Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta memperkuat kolaborasi dengan insan pers melalui Rapat Koordinasi Jejaring Forum Media Responsif Gender di Kota Surakarta, Rabu (23/09/2026)

SOLO, solotrust.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta memperkuat kolaborasi dengan insan pers melalui Rapat Koordinasi Jejaring Forum Media Responsif Gender di Kota Surakarta, Rabu (23/09/2026). Kegiatan berlangsung di lantai tiga Gedung Dinas Kesehatan, kompleks Balai Kota Surakarta, menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat peran media dalam menghadirkan pemberitaan berperspektif gender.
 
Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta, Kristiana Hariyanti mengatakan, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang terus didorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
 
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang terus kita dorong di Kota Surakarta guna memastikan bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan dapat menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas. Kita ingin mewujudkan Surakarta yang inklusif, adil, dan setara,” ujar Kristiana Hariyanti.
 
Media Punya Peran Strategis
 
Menurut Kristiana Hariyanti, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Media massa memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi penyampai informasi, namun juga berperan sebagai instrumen edukasi, pembentuk opini publik, sekaligus agen perubahan sosial. 
 
Karena itu, penguatan Jejaring Forum Media Responsif Gender dinilai penting untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender. Kristiana Hariyanti menilai produk jurnalistik memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang publik terhadap berbagai persoalan sosial.
 
“Kami menyadari bahwa produk jurnalistik yang dihasilkan oleh rekan-rekan media memiliki pengaruh besar dalam mengikis stereotip gender, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong sensitivitas gender di tengah masyarakat Solo,” katanya.
 
Kristiana Hariyanti berharap, insan pers terus menghasilkan pemberitaan yang memiliki perspektif gender, khususnya ketika mengangkat kasus melibatkan perempuan dan anak.
 
Media juga diingatkan untuk menghindari eksploitasi maupun viktimisasi terhadap korban dalam pemberitaan kasus-kasus sensitif. Sebaliknya, ruang pemberitaan diharapkan lebih banyak digunakan untuk mengangkat praktik baik, keberhasilan program, serta edukasi mengenai kesetaraan gender.
 
Berita tentang Perempuan Belum Tentu Responsif Gender
 
Pandangan mengenai pentingnya perspektif gender dalam produk jurnalistik juga disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS), Likha Sari Anggreni yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, banyaknya berita mengangkat perempuan tidak otomatis membuat sebuah media atau pemberitaan dapat disebut responsif gender.
 
Ketika perempuan menjadi tokoh utama dalam sebuah berita, misalnya, pemberitaan tersebut tetap berpotensi menggunakan sudut pandang stereotip, menyalahkan korban, mengabaikan relasi kuasa, atau bahkan menempatkan perempuan hanya sebagai objek. Karena itu, menurut Likha Sari Anggreni, jumlah berita mengenai perempuan bukanlah tolok ukur utama untuk melihat responsivitas gender sebuah media.
 
Pemberitaan responsif gender justru ditandai dengan upaya menghindari stereotip, memberikan ruang suara secara proporsional, memerhatikan relasi kuasa, serta menghadirkan konteks sosial sehingga publik dapat memahami persoalan secara lebih utuh.
 
“Jurnalisme responsif gender tidak berhenti pada pertanyaan ‘berapa jumlahnya?’, tetapi bergerak lebih jauh: ‘siapa yang ada di balik angka, siapa yang tertinggal, dan mengapa kesenjangan terjadi?’” ujar Likha Sari Anggreni.
 
Suara dan Martabat Korban Tetap Harus Dijaga
 
Likha Sari Anggreni juga menekankan pentingnya menghadirkan voice and visibility dalam pemberitaan. Artinya, kelompok yang mengalami persoalan tidak sepenuhnya kehilangan suara dalam cerita mengenai dirinya sendiri.
 
Namun, dalam kasus tertentu, korban mungkin tidak dapat diwawancarai secara langsung karena pertimbangan keamanan dan privasi. Kondisi tersebut bukan berarti pengalaman korban harus dihilangkan dari pemberitaan. Pengalaman korban tetap dapat ditempatkan dalam berita secara hati-hati dengan memerhatikan perlindungan identitas, keamanan, dan martabat korban.
 
Pendekatan tersebut menjadi penting, terutama dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Media perlu memastikan informasi disampaikan tidak justru memperburuk posisi korban melalui penggunaan bahasa yang menyalahkan atau pun pengungkapan informasi pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik.
 
Media Responsif Gender Bukan Berarti “Pro-Perempuan”
 
Lebih lanjut, Likha Sari Anggreni menegaskan, perspektif gender tidak berarti media harus menjadi “pro-perempuan”. Sebaliknya, perspektif gender mengajak media menjalankan prinsip jurnalistik secara lebih hati-hati dan komprehensif. Hal itu dapat dilakukan dengan menghadirkan fakta secara lengkap, memberikan ruang suara secara proporsional, menghindari stereotip, menyajikan konteks, serta tetap menghormati martabat manusia.
 
Dalam isu gender, peran media menjadi penting karena ketimpangan tidak selalu terlihat secara langsung. Persoalan tersebut dapat tersembunyi di balik data, kebiasaan sosial, pembagian peran, akses terhadap sumber daya, maupun relasi kuasa. Media memiliki posisi strategis untuk menjembatani informasi yang dimiliki pemerintah, lembaga, komunitas, dan masyarakat dengan kebutuhan publik dalam memahami persoalan sosial.
 
Dorong Jurnalisme “Beyond the Headline”
 
Dalam paparannya, Likha Sari Anggreni juga mengajak media menerapkan perspektif 'Beyond the Headline', yakni melihat persoalan lebih jauh daripada sekadar judul berita. Di balik sebuah headline terdapat pilihan mengenai siapa yang diceritakan, siapa diberikan ruang berbicara, bagaimana seseorang direpresentasikan, serta realitas apa yang mungkin tidak terlihat.
 
Dengan demikian, media tidak hanya dituntut memberitakan apa yang terjadi, namun juga membantu masyarakat memahami mengapa hal tersebut terjadi, siapa yang terdampak, bagaimana relasi sosial bekerja, dan apa yang dapat dilakukan untuk membangun kehidupan lebih adil dan setara.
 
Kolaborasi Pemerintah dan Media Perlu Berkelanjutan
 
Kristiana Hariyanti menambahkan, forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan koordinasi, namun menjadi bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan media. Masukan dan kritik konstruktif dari jurnalis diperlukan DP3AP2KB Kota Surakarta untuk mengevaluasi, sekaligus menyempurnakan program pembangunan ramah gender dan ramah anak.
 
“Melalui Rapat Koordinasi ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat komitmen bersama. Kami dari DP3AP2KB Kota Surakarta mengajak rekan-rekan media untuk terus menyajikan pemberitaan yang berperspektif gender,” kata Kristiana Hariyanti.
 
“Masukan, kritik konstruktif, serta sinergi pemberitaan dari rekan-rekan jurnalis adalah energi bagi kami untuk terus menyempurnakan program kerja daerah yang ramah gender dan ramah anak,” imbuhnya.
 
Penguatan Jejaring Forum Media Responsif Gender diharapkan dapat mendorong lahirnya produk jurnalistik lebih lengkap, kontekstual, inklusif, serta menghormati martabat manusia. Upaya tersebut, sekaligus menjadi bagian dari kolaborasi untuk membangun Kota Surakarta lebih adil, setara, ramah perempuan dan anak, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.