Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

BOYOLALI, solotrust.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pencanangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Boyolali Agus Irawan di Al Azhar Azhima Hotel, Resort and Convention, Jumat (12/06/2026).
 
Kegiatan diselenggarakan BPS Kabupaten Boyolali ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan.
 
Kepala BPS Kabupaten Boyolali, Puguh Raharjo, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak kali pertama dilaksanakan pada 1986. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, karakteristik usaha, ekonomi digital, ekonomi kreatif, ekonomi lingkungan, hingga produk halal.
 
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” kata Puguh Raharjo.
 
Pelaksanaan sensus dilakukan melalui dua metode pendataan. Terkait usaha besar digunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026. Sementara pendataan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. 
 
Selain mendata aktivitas usaha, petugas juga akan mengumpulkan data sosial ekonomi keluarga guna mendukung penyusunan statistik lebih komprehensif.
 
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, terdapat 115.030 unit usaha di Kabupaten Boyolali, terdiri atas usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Jumlah ini menempatkan Boyolali peringkat ke-19 di Jawa Tengah. 
 
Sementara itu, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boyolali 2025 menunjukkan sektor industri menjadi penyumbang terbesar perekonomian dengan kontribusi 31,74 persen, disusul sektor pertanian sebesar 20,09 persen dan sektor perdagangan 11,99 persen.
 
Adapun untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Boyolali menyiapkan sebanyak 1.182 petugas yang akan turun langsung ke lapangan. Puguh Raharjo menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terkait kerahasiaan data karena seluruh petugas diwajibkan menjaga etika, integritas, serta mematuhi ketentuan Undang-Undang Statistik.
 
“Data yang dipublikasikan tidak akan menampilkan informasi individu, melainkan dalam bentuk data agregat kewilayahan,” tegasnya.
 
Pada kesempatan itu, Bupati Boyolali, Agus Irawan, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data secara benar, lengkap, dan jujur agar menghasilkan data statistik berkualitas.
 
“Data ini akan sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengambil langkah dan kebijakan pembangunan. Harapannya kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Boyolali,” bilangnya.
 
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, bupati bersama jajaran Forkopimda menandatangani komitmen bersama. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal secara simbolis kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. (jaka)