Suasana jumpa pers usai acara Rembug Nasional Peternak Rakyat Indonesia yang digelar di Orient Restaurant, Sabtu (2/5/2026).

SOLO, solotrust.com - Capaian swasembada telur nasional yang berhasil diraih Indonesia sejak 2024 menjadi kebanggaan tersendiri bagi peternak rakyat. Namun di tengah keberhasilan tersebut, peternak kini menghadapi tekanan baru berupa anjloknya harga telur di tingkat kandang serta munculnya wacana kerja sama pengadaan telur dengan Tiongkok yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan usaha lokal.

Isu ini mengemuka dalam Rembug Nasional Peternak Rakyat Indonesia yang digelar di Orient Restaurant, Sabtu (2/5/2026), saat Pinsar Petelur Nasional (PPN) menegaskan penolakan terhadap masuknya telur dari luar negeri karena produksi nasional dinilai sudah lebih dari cukup.

Pengurus PPN, Suwardi, menegaskan bahwa peternak rakyat saat ini mampu memenuhi kebutuhan telur nasional secara mandiri, dengan produksi harian mencapai 18.000 ton atau setara 280 juta butir.

 “Kita benar-benar sudah cukup dan mampu menghidupi kebutuhan saat ini," katanya menegaskan.

Menurutnya, kehadiran telur impor justru berpotensi merusak fondasi ekonomi peternak lokal yang kini sedang berjuang menghadapi harga jual rendah di tengah tingginya biaya produksi.

Sebagai bentuk keberatan, PPN berencana menyurati Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar meninjau ulang wacana kerja sama tersebut dan lebih fokus pada penguatan distribusi dalam negeri.

"Kami akan bersurat kepada Kadin agar nanti bisa tinjau ulang. Tinggal nanti untuk mengatur supplu demandnya," ujarnya.

Selain ancaman dari luar, peternak juga menyoroti persoalan internal berupa jatuhnya harga telur hingga Rp21.000 per kilogram, sementara harga jagung sebagai komponen utama pakan melonjak hingga Rp7.100 per kilogram. Kondisi ini dinilai semakin menekan peternak rakyat kecil.

Ketua Presidium PPN, Yudianto Yosgiarso, meminta pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga hadir menjaga keseimbangan pasar agar harga tetap stabil.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga ikut menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga," ujar Yudianto.

PPN menilai distribusi dan tata niaga nasional harus segera dibenahi melalui regulasi yang berpihak pada peternak, mulai dari pengendalian pasokan, stabilisasi harga, hingga perlindungan pasar domestik dari intervensi asing.

Melalui rembug nasional ini, para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menata ekosistem perunggasan nasional dari hulu ke hilir, sehingga swasembada telur tidak hanya menjadi capaian produksi, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan peternak rakyat. (add)