SOLO, solotrust.com - Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi RI) mengajak media untuk turut serta menyukseskan program Sekolah Rakyat. Upaya ini salah satunya ditempuh lewat kegiatan 'Media Briefing – Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat' di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, Minggu (20/07/2025).

Hadir sebagai Keynote Speech, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan pemerintah dan media perlu bersama-sama menyatukan langkah agar masyarakat mendapatkan informasi secara benar. Hal ini penting, mengingat maraknya disinformasi serta penyebaran hoax alias berita bohong yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pihaknya menyatakan, salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah Sekolah Rakyat. Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan merata bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia ini perlu mendapatkan dukungan semua pihak, termasuk media.

"Media sebagai penggerak perubahan sosial. Karena itu, kami melibatkan media dengan harapan bisa memberikan feedback dan masukan-masukan kepada program-program pemerintah," kata Meutya Hafid.

Sekretaris Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Very Radian Wicaksono dalam kesempatan yang sama menyampaikan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah, bertujuan mengangkat harkat generasi bangsa melalui akses pendidikan yang adil dan berkualitas.

"Kami percaya, keberhasilan program ini bukan hanya bergantung pada sisi kebijakan, tetapi juga pada kekuatan komunikasi publik. Di sinilah peran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM), sebagai garda depan dalam mengelola komunikasi program prioritas pemerintah agar dapat dipahami, diterima, dan didukung masyarakat," paparnya.

Sebagai bagian dari upaya itu, lanjut Very Radian Wicaksono, KPM telah dan terus melakukan berbagai langkah, antara lain menyusun dan menyebarluaskan narasi publik strategis berbasis pada data dan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga menjalankan agenda setting nasional melalui kolaborasi bersama redaksi media untuk mendorong perhatian publik terhadap isu prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

KPM pun turut serta membangun ekosistem monitoring dan evaluasi pemberitaan guna memastikan efektivitas komunikasi kebijakan dan mengantisipasi disinformasi. Tak kalah pentingnya juga memperkuat kemitraan strategis dengan media, termasuk melalui forum seperti Media Briefing.

"Kegiatan ini adalah bentuk konkret dari pendekatan komunikasi yang kami dorong terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Tidak sekadar menyampaikan pesan satu arah, tetapi membangun ruang dialog agar program seperti Sekolah Rakyat dapat diterjemahkan oleh media dengan sudut pandang yang adil dan edukatif," tandas Very Radian Wicaksono.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Lewat program ini, pemerintah berupaya menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga paling tidak mampu guna memutus rantai kemiskinan.

Disebutkan Robben Rico, berdasarkan hasil survei, saat ini terdapat 227 ribu anak usia tujuh hingga 12 tahun atau usia Sekolah Dasar (SD) di Indonesia belum menikmati pendidikan atau pun putus sekolah. Sementara untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlahnya naik dua kali lipat, yakni hampir 500 ribu orang. Hingga kini tercatat ada 3,4 juta anak belum pernah bersekolah atau pun putus sekolah.

"Karena itu dengan adanya Sekolah Rakyat, mereka punya harapan untuk bisa mewujudkan mimpi," kata Robben Rico, saat menjadi narasumber Media Briefing di Solo.

"Konsep Sekolah Rakyat ini dibuat boarding school untuk mengubah karakter sehingga anak-anak punya karakter kuat. Mereka bisa punya kemandirian dan kedisiplinan yang kuat," tambahnya.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan blue print berupa Trilogi Sekolah Rakyat. Lewat sekolah ini pemerintah ingin memuliakan keluarga kurang mampu, menjangkau orang-orang yang belum pernah terjangkau, dan memungkinkan apa yang tidak mungkin.

Sementara terkait fasilitas ketersediaan infrastruktur, Kementerian Komdigi telah memberikan berbagai dukungan sistem dan jaringan. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan Komdigi telah melakukan pemetaan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

"Komdigi telah memetakan ketersediaan jaringan fiber optik milik penyelenggara telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan internet di seratus titik Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya, saat memberikan paparan di acara Media Briefing.

Bukan itu saja, pada seratus titik Sekolah Rakyat sudah terdapat ODP terdeteksi yang memungkinkan ekstensi jaringan serat optik ke Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso (Sekolah Rakyat Surakarta), Nova Dwiyanto Suli berharap keberadaan Sekolah Rakyat bisa menjadi alternatif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter.

(and_)