Perayaan HUT ke 56 Perbarindo diisi dengan kegiatan kebersamaan dan menghadirkan pentas musik, diikuti anggota BPR di Karanganyar. Acara digelar di depan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) Karanganyar, Minggu (24/05/2026) pagi

KARANGANYAR, solotrust.com - Persatuan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56. Terkait hari jadi ini, PAC Perbarindo Karanganyar bersama 12 BPR anggota mengisinya dengan agenda kebersamaan dan menghadirkan pentas musik, diikuti jajaran anggota BPR di Karanganyar. Acara digelar di depan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) bersamaan kegiatan car free day, Minggu (24/05/2026) pagi.

Saat ini terdapat 12 BPR tergabung dalam DPK Perbarindo Karanganyar, antara lain PT BPR Bank Daerah Karanganyar, BKK Tasikmadu, BKK Jateng, Lawu Artha, Binsani, Pura Artha, Kandimadu, Citra Dewi hingga BPR Arta Rameksa. Ketua PAC Perbarindo Karanganyar, sekaligus Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono, mengatakan di tengah perlambatan ekonomi saat ini yang mulai dirasakan pelaku usaha kecil, industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Karanganyar memilih mengubah strategi.
 
Salah satunya perbankan mikro kini mulai menurunkan margin kredit dan memberi ruang relaksasi agar nasabah tetap mampu menjalankan usaha. Selain itu, industri Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Karanganyar mulai menerapkan langkah adaptif untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha mikro dan kecil.
 
"Penyesuaian suku bunga hingga kebijakan restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya menekan risiko kredit bermasalah, sekaligus mempertahankan perputaran ekonomi masyarakat," kata Haryono.
 
Ditambahkan, kondisi ekonomi saat ini mendorong industri BPR mengubah pendekatan bisnis dengan cara mempertahankan bunga kredit di level tinggi justru berpotensi memperberat beban debitur dan meningkatkan risiko gagal bayar. Karena itu, sejumlah BPR memilih melakukan penyesuaian margin agar pembiayaan tetap sehat dan usaha masyarakat tidak berhenti.
 
“Kalau beban kredit terlalu tinggi, usaha masyarakat ikut tertekan. Kami memilih melakukan penyesuaian agar nasabah tetap bisa menjalankan usaha dan kewajiban kredit tetap berjalan," ucap Haryono 
 
Adapun upaya menjaga stabilitas pembiayaan, sejumlah BPR di Karanganyar saat ini mulai menurunkan bunga kredit hingga 0,5 persen. Sementara pada segmen aparatur sipil negara (ASN), penyesuaian dilakukan hingga kisaran 0,4 persen.
 
Langkah ini dinilai menjadi respons terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan perlambatan aktivitas usaha mikro yang berdampak pada kemampuan pembayaran cicilan. Menurut Haryono, tekanan ekonomi mulai terasa terhadap performa industri BPR, terutama dari sisi pertumbuhan pendapatan dan kenaikan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).
 
“Meski demikian, lembaga perbankan mikro tetap berupaya menjaga akses pembiayaan agar sektor usaha kecil tidak kehilangan modal kerja,” bilang dia.
 
Sebagai bentuk dukungan terhadap geliat BPR di Karanganyar, saat ini Bank Daerah Karanganyar juga menerapkan kebijakan restrukturisasi ringan bagi debitur terdampak. Dalam skema tertentu, nasabah dapat memperoleh pembebasan bunga, penalti, dan denda dengan penyelesaian cukup melalui pelunasan pokok pinjaman. Strategi ini dipandang lebih efektif dibanding penagihan agresif yang justru dapat memperbesar risiko kredit macet.
 
Terkait upaya untuk menjaga kualitas kredit, Perbarindo Karanganyar juga memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai peran BPR sebagai alternatif pembiayaan legal bagi sektor mikro dan ultra mikro. Selain itu, Perbarindo juga menegaskan dana masyarakat yang ditempatkan di BPR tetap berada dalam sistem pengawasan dan perlindungan, termasuk jaminan simpanan sesuai ketentuan berlaku.
 
"Karakter BPR berbeda dengan bank umum karena memiliki layanan lebih dekat dengan masyarakat, proses lebih sederhana, serta mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses modal cepat. Keberadaan BPR di daerah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tapi juga instrumen penguatan ekonomi lokal dalam mencegah kebergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman dari  rentenir yang bunganya sangat tinggi," pungkas Haryono. (joe)