Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menerima audiensi Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rasyid

SEMARANG, solotrust.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (Kanwil Kemenkum-Jateng) kian mengintensifkan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui penguatan strategi berbasis masyarakat serta sinergi kelembagaan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng).

Komitmen ini mengemuka saat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menerima audiensi Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rasyid, beserta jajaran di Kanwil Kemenkum Jateng. Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk mempererat koordinasi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman narkotika yang kian kompleks.

Dalam kesempatan itu, Toton Rasyid menegaskan ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Ia menyebut pola peredaran kini semakin adaptif dengan memanfaatkan media sosial dan menyasar generasi muda sebagai target utama.

“Ancaman narkoba di Jawa Tengah masih tinggi dan membutuhkan langkah kolaboratif lintas sektor yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pola peredaran sekarang semakin kompleks karena memanfaatkan media sosial serta menyasar generasi muda. Karena itu, pendekatannya tidak bisa hanya represif, tetapi juga harus preventif dan edukatif,” tegasnya.

Toton Rasyid juga menyoroti pentingnya optimalisasi program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) sebagai strategi membangun sistem deteksi dini di tingkat akar rumput. Menurutnya, pengembangan desa dan kampung yang aktif melakukan pencegahan akan mewujudkan lingkungan sosial yang tangguh terhadap infiltrasi jaringan narkotika. Program ini dinilai memiliki irisan tugas dan fungsi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), sehingga kolaborasi dapat diperluas untuk memperkuat peran masyarakat.

“Maksud kami pada audiensi kali ini sebagai upaya mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menyambut baik gagasan kolaborasi yang ditawarkan. Ia menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Jateng untuk mendukung penguatan program pencegahan berbasis masyarakat, termasuk melalui layanan hukum lebih terintegrasi.

“Kami sangat siap mendukung program tersebut. Kalau bisa disiapkan PKS yang memuat kerja sama layanan kolaborasi untuk masyarakat, bukan hanya Posbankum,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara BNNP Jateng dan Kanwil Kemenkum Jateng. Melalui sinergi lebih terstruktur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), diharapkan upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan menyentuh langsung lapisan masyarakat.