(dok.ilustrasi)

SEMARANG, solotrust.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan serta jaminan kehalalan produk pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan saat berdiskusi bersama tokoh masyarakat di Kantor Kecamatan Semarang Selatan, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah.

"Ketahanan pangan bukan sekadar urusan perut, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas nasional maupun daerah. Ketika kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi, dampaknya bisa meluas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat," ujar Joko.

Ia mengajak para tokoh masyarakat untuk turut memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama menjelang Iduladha saat permintaan bahan pangan dan daging cenderung meningkat.

Selain ketersediaan pangan, Joko juga menyoroti pentingnya jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Menurutnya, aspek kehalalan harus menjadi perhatian bersama, terutama pada komoditas pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

"Kami ingin seluruh produk pangan, khususnya daging yang beredar di Kota Semarang, benar-benar terjamin kehalalannya. Bagi masyarakat, makanan bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan dan ketenangan batin," katanya.

Dalam forum tersebut, Joko juga mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah pedagang ayam terkait penerapan aturan dan kewajiban sertifikasi yang dinilai berdampak terhadap biaya usaha serta daya beli masyarakat.

Meski demikian, menurutnya, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pelaku usaha dan jaminan kualitas serta keamanan pangan bagi konsumen.

"Regulasi yang diterapkan harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus tidak memberatkan pelaku usaha. Karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi yang baik agar tujuan kebijakan dapat dipahami bersama," ujarnya.

Terkait pelaksanaan kurban, Joko menegaskan bahwa penyembelihan hewan pada prinsipnya lebih ideal dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) karena telah memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan kehalalan.

Namun demikian, ia menjelaskan bahwa pada momentum Iduladha pemerintah tetap memberikan fleksibilitas apabila kapasitas RPH tidak mampu menampung seluruh kebutuhan penyembelihan atau lokasi RPH terlalu jauh dari masyarakat.

"Pada kondisi tertentu seperti Iduladha, penyembelihan di luar RPH masih dimungkinkan selama tetap memenuhi ketentuan kesehatan hewan, kebersihan lingkungan, serta syariat Islam," jelasnya.

Joko menambahkan, Pemerintah Kota Semarang saat ini juga tengah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, termasuk melalui pembahasan regulasi yang mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian yang masih tersedia sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal.

"Ketahanan pangan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar kebutuhan pangan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," pungkasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, DPRD Kota Semarang berharap stabilitas pangan menjelang Iduladha dapat terjaga sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung aman, sehat, dan sesuai syariat.