Ilustrasi (Foto: Pixabay/Jarmoluk)

JAKARTA, solotrust.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026 sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Faried Abdurrahman Nur Yuliono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (07/01/2026), dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.

Sebagai informasi, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan berlaku. Faried Abdurrahman Nur Yuliono menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas dia.

Faried Abdurrahman Nur Yuliono juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan mengatasnamakan program BSU agar tak menimbulkan kerugian di masyarakat.