Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit saat diwawancarai awak media dalam kunjungannya di Kantor DPC PDIP Sragen, Senin (23/02/2026)

SRAGEN, solotrust.com - Fenomena seruan menolak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Masyarakat mengeluhkan adanya tambahan opsen yang membuat naiknya biaya pajak kendaraan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk meningkatkan komunikasi dan konsultasi publik.

Dolfie menilai gejolak di masyarakat merupakan sinyal adanya komunikasi yang terhambat. Pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu solusi agar persoalan ini tidak berlarut. Sebab jika ini dibiarkan dikhawatirkan bakal mengganggu fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).

"Di dalam menetapkan sebuah tarif pajak, biasanya harus ada konsultasi publik. Inilah yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintahan provinsi agar masyarakat paham ketika tarif ini diberlakukan," tegas Dolfie Othniel Frederic Palit, saat berkunjung di Kantor DPC PDIP Sragen, Senin (23/02/2026).

Adanya kekhawatiran apakah gerakan ini akan mengganggu stabilitas keuangan negara atau daerah, pihaknya menilai hal tersebut sejauh ini belum terjadi. Meski demikian, ia mengingatkan pajak adalah tulang punggung pelayanan dasar bagi rakyat.

Jika gerakan ini benar-benar masif dan terealisasi, dampak sistemik akan dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri, terutama di sektor-sektor krusial, di antaranya fasilitas kesehatan daerah, sarana prasarana pendidikan, serta pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.

"Melalui pajak, pelayanan kesehatan dan pendidikan kita biayai. Jika sektor ini terganggu, pada akhirnya rakyat juga yang akan merasakan dampaknya," tambah Dolfie Othniel Frederic Palit.

Selain menyoroti isu pajak, kedatangan Dolfie Othniel Frederic Palit ke Sragen juga dalam rangka menjalankan fungsi kepartaian. Sebagai ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, ia tengah memantau perkembangan konsolidasi internal di tingkat kabupaten.

"Kami ingin mengetahui perkembangan konsolidasi dan membahas situasi di setiap wilayah yang memerlukan respons cepat dari DPD. Sragen sendiri sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan DPD maupun DPP," pungkas Dolfie Othniel Frederic Palit.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sragen, Untung Wibowo Sukowati, menjelaskan saat ini Musyawarah Anak Cabang (Musancab) telah berproses. Musancab sendiri merupakan agenda penting bagi partai untuk menyusun kepengurusan di tingkat kecamatan guna menghadapi agenda-agenda politik mendatang.

"Alhamdulillah Musancab PDIP Sragen berjalan lancar sesuai instruksi DPP dan DPD untuk mengedepankan musyawarah. Kami siap melaksanakan instruksi pimpinan," jelasnya

Musancab PDIP Sragen telah berlangsung di 20 PAC atau kecamatan. Sejumlah nama telah diusulkan dari tiap PAC ke DPD PDIP Jateng melalui DPC PDIP Sragen. (wah)