Ilustrasi (Foto: Pixabay/Geralt)

BEKASI, solotrust.com - Pemerintah terus menghadirkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau berlokasi dekat tempat kerja. Upaya ini dinilai penting guna menekan beban pengeluaran pekerja, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan hunian tak sekadar menjadi tempat tinggal, namun merupakan bagian integral dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kepemilikan rumah, menurut Kemnaker, menjadi cita-cita besar pekerja selain memperoleh upah layak.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, mengatakan masih banyak pekerja menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian sesuai kemampuan finansial, khususnya berlokasi dekat dengan kawasan industri.

“Banyak pekerja saat ini harus mengalokasikan hingga sekitar 20 persen dari upahnya hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian. Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang perlu dijawab melalui kebijakan tepat sasaran,” kata Indra saat membuka Dialog Bersama Pekerja/Buruh tentang Implementasi Kepemilikan Rumah Susun Bersubsidi di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/01/2026), dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.

Salah satu persoalan utama sering disampaikan pekerja, lanjut Indra, adalah jarak hunian jauh dari tempat kerja. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi dan waktu tempuh harian. Karena itu, pengembangan hunian bersubsidi di kawasan industri menjadi solusi strategis agar pekerja dapat tinggal lebih dekat dengan lokasi kerja.

Pemerintah terus menghadirkan kebijakan membumi melalui Program 3 Juta Rumah, termasuk penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pekerja dan buruh.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian terjangkau dan dekat dengan tempat bekerja. Dialog hari ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melalui penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan industri,” jelasnya.

Indra menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau, sehingga lebih ramah bagi kantong pekerja dan buruh.

Dialog Bersama Pekerja/Buruh tentang Implementasi Kepemilikan Rumah Susun Bersubsidi di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta BP Tapera. Acara ini diikuti sekira 200 pekerja dari berbagai perusahaan di kawasan industri Lippo Cikarang.