Prosesi kirab KGPAA Hamengkunegoro atau dikenal sebagai Gusti Purboyo saat dinobatkan sebagai Pakubuwono (PB) XIV, Minggu (15/11/2025). (Foto: Dok. solotrust.com/Fanissya Suryaningrum)
SOLO, solotrust.com - Prosesi jumenengan KGPH Purboyo sebagai Pakubuwono (PB) XIV pada 15 November 2025 lalu kembali menimbulkan perdebatan di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Banyak pihak dari trah Mataram menyatakan penetapan itu belum bisa dianggap resmi karena dinilai merupakan klaim sepihak dari salah satu istri dan sebagian putri PB XIII tanpa mekanisme adat yang sah.
Keabsahan Surat Wasiat PB XIII Masih Diragukan
Keabsahan surat wasiat dijadikan dasar pengangkatan KGPH Purboyo juga dipertanyakan.
Menurut BRM Nugroho Iman Santoso, cucu dari Paku Buwono XI, sejumlah keputusan PB XIII, termasuk pengangkatan permaisuri dan putra mahkota sering dilakukan tanpa musyawarah adat, sehingga semua dokumen terkait suksesi perlu diverifikasi melalui mekanisme adat yang benar.
“Tidak ada suksesi yang sah tanpa pakem adat. Dokumen apa pun harus diverifikasi dulu oleh lembaga adat dan seluruh trah PB II hingga PB XII. Tidak bisa hanya berdasarkan klaim sepihak,” kata BRM Nugroho Iman Santoso.
Kepemimpinan Raja adalah Estafet, Bukan Kekuasaan Absolut
Dalam tradisi Mataram Islam Surakarta, raja bukan pemegang kekuasaan absolut. Kepemimpinan raja adalah estafet adat, bukan hak pribadi. Keraton Surakarta merupakan warisan bersama dari seluruh trah PB II hingga PB XIII, bukan milik individu atau keluarga tertentu.
Semua keputusan penting, terutama suksesi harus tunduk pada norma adat, norma hukum, nilai-nilai agama, serta musyawarah trah dan musyawarat adat.
Kirab 15 November 2025 Dinilai hanya Karnaval Publik
Kirab dilakukan kubu pendukung KGPH Purboyo pada 15 November 2025 dinilai sebagai karnaval publik, bukan prosesi adat. BRM Nugroho Iman Santoso menegaskan, kirab tanpa musyawarah adat tidak memiliki legitimasi.
“Itu hanya bagian dari pencitraan, bukan pengukuhan raja,” katanya.
BRM Nugroho Iman Santoso menekankan, persoalan suksesi ini bukan pertentangan antara trah PB XII dan trah PB XIII, namun urusan seluruh dinasti Mataram Islam Surakarta.
“Keluarga inti Keraton Surakarta bukan hanya trah PB XIII. Keluarga inti keraton adalah seluruh trah dinasti Mataram Islam Surakarta dari PB II hingga PB XIII. Semuanya memiliki hak adat dan tanggung jawab dalam menentukan estafet kepemimpinan,” tegasnya.
Karena itu, seluruh trah wajib terlibat untuk memilih pemimpin terbaik dari yang terbaik, menjaga kelangsungan budaya dan kewibawaan karaton, merangkul seluruh sentono dalem dan masyarakat adat, serta bersinergi dengan pemerintah daerah hingga pusat demi masa depan Keraton Surakarta.
Seruan Musyawarah Besar untuk Kepemimpinan yang Sah
Menghindari terjadinya perpecahan, BRM Nugroho Iman Santoso pun menyerukan agar diadakan musyawarah besar trah PB II hingga PB XIII melibatkan lembaga adat, para sesepuh, dan seluruh sentono dalem. Musyawarah ini dilakukan guna menentukan estafet kepemimpinan yang benar-benar sah menurut adat.
“Legitimasi tertinggi dalam suksesi Keraton Surakarta lahir dari musyawarah besar, bukan klaim sepihak. Hanya dengan cara itu keraton bisa maju dan bermartabat,” tukasnya.
Pesan Utama Raja: Kebersamaan dan Kemajuan
Sebelumnya, putri tertua mendiang PB XIII, sekaligus Ketua Pelaksana Hajat Dalem Jumeneng Dalem Nata Binayangkare SISKS PB XIV, GKR Timoer Rumbaikusuma Dewayani memberikan keterangan pers seusai penobatan KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau dikenal sebagai Gusti Purbaya, sebagai Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono (PB) XIV, Sabtu (15/11/2025).
Ia menguatkan poin sabda dalem, menjadikannya harapan besar bagi masa depan keraton.
"Intinya sinuhun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, bersama mengajak para kerabat dan pecinta-pecinta budaya," tegas GKR Timoer.
Pesan ini menekankan pada semangat rekonsiliasi dan restorasi, mengajak semua pihak yang selama ini terlibat dalam dinamika keraton untuk bersatu di bawah kepemimpinan baru. GKR Timoer juga menambahkan, komitmen raja untuk menjalankan perannya sebagai benteng budaya dan elemen bangsa.
"Kemudian juga berjanji untuk tetap bersama Negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta," katanya. (*)
