Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.

GARUT, solotrust.com- Puluhan anak menyambut kedatangan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat di Kelompok Bermain Al Ikhlas 158, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Sabtu (20/6). Di balik suasana hangat tersebut, tersimpan satu pesan penting tentang tantangan pendidikan yang masih dihadapi banyak daerah yaitu anak tidak sekolah (ATS).

Bagi pemerintah, memastikan setiap anak memeroleh akses pendidikan yang setara bukan sekadar target pembangunan, melainkan amanat konstitusi. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong berbagai upaya agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari bangku pendidikan.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Garut. Di daerah yang memiliki ribuan satuan pendidikan tersebut, upaya menekan angka ATS dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari bantuan perlengkapan sekolah hingga pengembangan program orang tua asuh.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengungkapkan, persoalan putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar di wilayahnya. Saat ini, terdapat hampir 16 ribu anak yang tercatat tidak melanjutkan pendidikan, katanya Sabtu (20/6/2026)..

"Kami saat ini juga sedang mendesain konsep orang tua asuh, karena di Garut angka putus sekolah cukup banyak, ada hampir 16.000. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, apa pun itu tetap anak kita yang harus kita dorong untuk sekolah," ujarnya.

Program orang tua asuh tersebut dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk membantu anak-anak yang berisiko putus sekolah agar dapat kembali belajar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menyiapkan bantuan sepatu, tas, dan seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghilangkan hambatan ekonomi yang kerap menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Abdusy Syakur juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Garut. Dari sekitar 4.400 ruang kelas PAUD yang ada, sekitar 1.000 ruang masih membutuhkan perbaikan.

"Kita hanya mampu memperbaiki kurang lebih 45 ruang kelas per tahun. Kalau dihitung-hitung, bisa sampai 30 tahun baru selesai jika tidak dibantu pemerintah pusat," ungkapnya.

Kunjungan Wamendikdasmen ke Pasirkiamis menjadi pengingat bahwa mengatasi anak tidak sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan terutama keluarga.

Dari sebuah desa di lereng Gunung Papandayan, Garut menunjukkan praktik baik bahwa pendidikan adalah urusan bersama. Ketika semua pihak bergerak, harapan untuk mengembalikan ribuan anak ke bangku sekolah bukanlah mimpi yang terlalu jauh untuk diwujudkan.