BPBD Kota Surakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai upaya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan kebencanaan, di ruang rapat lantai tiga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rabu (11/02/2026). (Foto: Dok. solotrust.com/Arien Gita Maharani)

SOLO, solotrust.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai upaya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan kebencanaan, bertempat di ruang rapat lantai tiga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rabu (11/02/2026). Acara dipandu moderator RA Ari Yeppy Kusumawati ini menjadi ruang dialog kritis antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada jajaran personel yang telah menjaga performa pelayanan. Namun, ia menekankan kepuasan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan.

“Saya mengira kinerja dari teman-teman BPBD sudah sangat luar biasa dan saya sangat menghargai itu. Namun, melalui forum ini, kami butuh feedback dari Bapak-Ibu semua, apakah layanan yang kami berikan sudah sesuai dengan standarisasi. Ini penting agar kami bisa terus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik untuk Kota Surakarta,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta dalam sambutannya.

Dalam sesi diskusi, BPBD memaparkan inovasi terbaru mengenai konsep Pelayanan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan. Layanan ini dirancang untuk memberikan respons cepat bagi warga yang mengalami kondisi darurat tak terduga untuk kelangsungan hidup setelahnya.

Selain itu, pihak BPBD mengklarifikasi mengenai operasional sarana dan prasarana, di mana ambulans tetap diizinkan untuk pelayanan luar kota, sementara peminjaman tenda akan dilakukan secara selektif dikarenakan adanya kerusakan unit dan kebijakan efisiensi anggaran.

Menanggapi masukan warga terkait program edukasi kebencanaan yang lebih masif, narasumber menjelaskan BPBD tetap berkomitmen melakukan aksi ‘Jemput Bola’ melalui sosialisasi di sekolah-sekolah maupun kelompok rentan.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BPBD akan mengoptimalkan kolaborasi dengan komunitas relawan dan stakeholder di Solo.

Forum diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai komitmen bersama. Melalui FKP ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami tugas pokok BPBD, namun juga merasa memiliki kedekatan emosional dalam mewujudkan Solo yang tangguh bencana.

*) Reporter: Arien Gita Maharani