BALIKPAPAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1920 km. Pembangunan infrastruktur jalan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan bisa tersambung pada 2019.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere, menyampaikan dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, berada di Provinsi Kalimantan Utara (sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur sepanjang 244 km. Jalan itu ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat dan perkerasan tanah.

“Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim,” ungkapnya, saat melepas Ekspedisi Susur Jalan Perbatasan Kaltara dan Kaltim, dilansir dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pu.go.id, Kamis (06/09/2018) . 

Menurut Refly Ruddy Tangkere, pembangunan jalan perbatasan juga memerhatikan kemampuan dana pemerintah. Oleh karenanya, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial seperti permukiman, sekolah, pasar dan puskesmas. Penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah diselesaikan bertahap dan berkesinambungan.

Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara telah dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI-AD untuk pembukaan lahan. Pada 2018 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan itu.

Pada 2018, BPJN Wilayah XII-Balikpapan, Ditjen Bina Marga dan Zeni TNI AD telah melakukan penandatanganan enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kaltim dan Kaltara dengan panjang 132 km senilai Rp330,72 miliar. 

(and)