Pelantikan Rektor Universitas Boyolali Masa Bakti 2026-2030
BOYOLALI, solotrust.com – Gelombang protes terkait pelantikan Rektor Universitas Boyolali (UBY), Nanik Sutarni, terus bergulir. Sejumlah dosen dari berbagai fakultas menyampaikan sikap dan kritik terbuka terhadap kebijakan rektorat, termasuk keputusan penghentian proses reakreditasi Program Studi (Prodi) Agroteknologi.
Kepala Program Studi Agroteknologi, Jujuk Juhariah, menyatakan pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses reakreditasi atau perpanjangan akreditasi program studi tersebut. Keputusan itu diambil setelah evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan pimpinan universitas saat ini.
“Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap arah kebijakan rektorat. Kami mencermati adanya agenda konsisten dari kepemimpinan rektor terpilih yang merupakan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya, secara eksplisit menginginkan penutupan Program Studi Agroteknologi,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (28/02/2026).
Menurut Jujuk Juhariah, upaya perbaikan kualitas serta pemenuhan dokumen akreditasi dinilai tak sejalan dengan komitmen institusi untuk mengembangkan program studi tersebut. Karena itu, pihaknya memilih menghentikan proses administrasi akreditasi dan menyerahkan sepenuhnya kebijakan penutupan kepada rektorat sesuai prosedur hukum berlaku.
“Kami memutuskan tidak melanjutkan akreditasi prodi karena tidak adanya dukungan dari pimpinan universitas yang sejak awal memiliki agenda untuk menutup prodi kami,” tegas Jujuk Juhariah.
Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Boyolali, Donna Setiawati, menyoroti fenomena mogok Tri Darma yang tengah menjadi perbincangan di lingkungan kampus. Dia bilang dalam dunia akademik, tantangan dihadapi tak hanya menguji kapasitas keilmuan, namun juga prinsip serta nilai yang dipegang civitas akademika.
Mogok Tri Darma, menurut Donna Setiawati merupakan bentuk tuntutan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Mogok Tri Darma mencerminkan panggilan akan keadilan dan keberlanjutan dalam lingkungan kampus. Tindak lanjutnya harus tetap menegakkan marwah senat sebagai lembaga pengambilan keputusan dalam institusi pendidikan,” ujarnya.
Donna Setiawati menekankan pentingnya kepemimpinan bijaksana dalam menyikapi situasi tersebut. Seorang pemimpin akademik, kata dia, harus mampu menjembatani kepentingan dosen, mahasiswa, serta pengelola kampus dengan mengedepankan komunikasi terbuka, empati, serta nilai keadilan.
Menurut Donna Setiawati, momentum ini semestinya menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat integritas lembaga dan memastikan setiap kebijakan diambil secara etis serta bertanggung jawab.
“Dengan pendekatan kepemimpinan yang bijak, kita bisa memperkuat Tri Darma Perguruan Tinggi, bukan sebagai gerakan individu, tetapi sebagai komitmen kolektif untuk pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya. (jaka)
