BOGOR, solotrust.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menolak tudingan beberapa kalangan yang menilainya telah melakukan kampanye lebih dulu, dengan pemutaran iklan bendungan di bioskop-bioskop.
Presiden menjelaskan, iklan itu dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memang sesuai amanat Undang-Undang (UU) ditugaskan untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan, baik sudah selesai, masih dalam proses ataupun belum selesai.
“Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, proyek yang sudah selesai, masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan, usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/09/2018).
Menurut Jokowi, apa yang dilakukan Kemenkominfo sama seperti dikerjakan Departemen Penerangan pada era Orde Baru, bertugas menyosialisasikan program-program pemerintah.
“Kalau dulu misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?” ujar Jokowi, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu dalam siaran persnya menyampaikan, Kemenkominfo menjalankan tugas sebagai humas pemerintah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Than 2015 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2015.
Oleh sebab itu, Kemenkominfo selalu berupaya menyampaikan program kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran tersedia, termasuk iklan layanan masyarakat.
Terkait penayangan iklan bendungan, Ferdinandus Setu menjelaskan, bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran, mengingat jumlah penonton terukur.
“Anggaran yang digunakan untuk ikan layanan masyarakat tersebut dibebankan pada DIPA Kementerian Kominfo tahun 2018, proses perencanaannya telah disiapkan sejak pertengahan 2017,” ungkapnnya.
(and)
