SEMARANG,. Solotrust.com- Di tahun 2019 mendatang, selain untuk pembangunan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dana desa yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa saja, melainkan dapat digunakan pula untuk menunjang program inovasi desa dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

“Saya minta untuk nanti 2019 yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul diberikan perhatian. Misalnya yang berkaitan dengan stunting bisa menjadi perhatian kita,” tutur Presiden pada acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jawa Tengah Tahun 2018 di Gedung Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang, Kamis, (22/11/2018), seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

 Kepala Negara mengatakan bahwa persoalan stunting ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Gizi buruk sebagai penyebab stunting dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

 “Kita harus bicara apa adanya. Di 2014 angka stunting kita sangat tinggi, 37 persen. Sekarang sudah turun tapi masih 30-an persen. Kita ingin terus ditekan sampai pada angka 20 persen,” ujarnya.

Terkait hal itu, desa melalui dana desanya diharapkan dapat menjadi salah satu tumpuan dalam menekan kasus stunting tersebut.

Pemanfaatan dana desa untuk tujuan tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebut bahwa desa dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Selain itu, dana desa juga ke depannya diminta untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan akan pendidikan anak-anak di pedesaan bila dipandang perlu.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui akses kepada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

 “Yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan jangan sampai ada anak di desa Bapak/Ibu sekalian yang tidak sekolah. Kalau masih ada kesempatan untuk meminta Kartu Indonesia Pintar silakan kejar itu. Kalau itu tidak memungkinkan gunakan dana desa itu untuk memberikan injeksi kepada anak kita yang tidak sekolah,” tandasnya.

(wd)