WONOGIRI, solotrust.com- Para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Wonogiri dilantik di pendapa kabupaten pada Selasa (25/6/2019). Dalam kesempatan itu, bupati berpesan kepada pengurus terpilih KONI untuk menjadi organisasi yang sehat dan tidak bermasalah dengan anggaran belanja maupun pelanggaran hukum lainnya.
Ketua Koni Provinsi Jateng Brigjen Purn Soebroto mengatakan, pihaknya ingin mewujudkan good sport government, yakni dengan membangun organisasi yang sehat.
Di sisi lain, para atlet perlu mendapat perhatian dan penghargaan lebih dari KONI maupun pemkab setempat. “Penghargaan itu tidak hanya dalam bentuk uang, minimal bisa diberikan dalam bentuk pekerjaan untuk masa depan mereka.” Ungkapnya.
Saat ini dana yang digelontorkan Pemprov Jateng untuk KONI tahun lalu hanya Rp 10 miliar, tahun ini dananya dinaikkan menjadi Rp 79 miliar. Penambahan dana itu menurutnya merupakan bentuk komitmen terhadap dunia olahraga.
Ketua Koni Kabupaten Wonogiri Muhammad Eko Budi Santoso mengatakan, pihaknya bertekad membangun prestasi olahraga Wonogiri.
Kabupaten Wonogiri pernah meraih 7 emas, 5 perak dan 12 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2018 lalu. “Capaian itu membuat wonogiri yang sebelumnya hanya menempati peringkat 28, naik sedikit ke peringkat 26.” Jelasnya
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, para pengurus dituntut menjadi pribadi yang berdedikasi dan menaruh perhatian pada olahraga. Selain itu, seluruh pihak perlu duduk bersama dan mengevaluasi agar manajerial organisasi koni berjalan dengan baik. “
“Cabang-cabang olahraga yang berpotensi meraih prestasi perlu mendapatkan dukungan dana lebih besar.” Ungkapnya.
Ia menambahkan, dukungan dana pemerintah untuk KONI di tahun 2018 tercatat hanya sebesar 500 juta rupiah, hal itu tentu jauh dari kata cukup. Akan tetapi profesionalitas pengurus juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana pemerintah.
Tidak menutup kemungkinan pemerintah menambah anggaran, akan tetapi pengurus KONI yang baru harus bisa mempertangungjawabkan dan tidak terlibat kasus hukum korupsi. (noto)
(wd)
