JAKARTA - Pilihan sulit terbentang bagi partai-partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya ada dua pilihan bagi partai-partai itu, berkoalisi dengan Jokowi atau memilih jadi oposisi.

Baca juga: KPU Tetapkan Pasangan Jokowi-Maruf Amin Sebagai Capres dan Cawapres Terpilih Periode 2019-2024

Koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur secara resmi sudah dibubarkan. Prabowo menyerahkan sepenuhnya langkah politik selanjutnya kepada partai-partai penyokongnya, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya.

Bubarnya koalisi ini dibicarakan dalam pertemuan yang guyub di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (28/6/2019).

Keinginan agar koalisi Prabowo ini tetap bersama lima tahun ke depan bukan tak ada. Amien Rais misalnya, ingin tetap bersama menghadapi agenda politik yang akan datang.

Menurut politikus Gerindra, Andre Rosiade untuk sementara mereka berencana membentuk koalisi informal dalam bentuk kaukus dan memelihara komunikasi lewat acara coffee morning. Namun dalam forum itu juga mengemuka peluang kerja sama di pemilihan kepala daerah serentak tahun depan.

“Mereka sampaikan intinya kita tetap bersama-sama, tetap solid. Perjuangan ini bukan untuk pilpres saja, kita terus berjuang bersama-sama,” kata Andre bercerita.

Perjuangan bersama itu masih menemui jalan terjal. Selepas putusan MK, sikap politik partai pendukung Prabowo masih abu-abu. Hanya PKS yang tegas bersikap ingin tetap berada di kubu oposisi.

Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat belum jelas arahnya. Langkah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang terus mendekati Jokowi dianggap bagian dari usaha partai ini merapat ke pemerintah lima tahun mendatang.

Adapun komunikasi Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi juga dipandang sebagai langkah partai Demokrat yang ingin berlabuh ke kubu Jokowi.

Namun belakangan malah Gerindra yang seakan mendapat “karpet merah” dari partai koalisi Jokowi ketimbang dua partai berbendera biru itu.

“Menurut saya kalau memang nanti disepakati bertambah, Gerindra harus mendapat kesempatan pertama ditawari,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6).

Sejumlah sumber sebelumnya menyebutkan Gerindra ditawari dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua kursi Dewan Pertimbangan Presiden. Tawaran ini dikenal dengan istilah 212. Namun Gerindra sendiri belum menunjukkan sikap yang jelas ihwal adanya sinyal ini. #teras.id

(wd)