SOLO, solotrust.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan ketidaksetujuannya apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan secara tidak langsung, artinya akan dipilih oleh legislatif.
Wacana itu mencuat dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tengah mengevaluasi Pilkada langsung karena dianggap menelan biaya tinggi. Selain itu juga berpotensi menimbulkan konflik sehingga perlu format baru.
"Itu masih dikaji, itu masih wacana diskusi. Hal yang jelas memang hari ini Pilkada boros ya, mahal ya, itu tidak bisa dipungkiri, hari ini money politic juga terjadi, tidak bisa dimungkiri," kata Ganjar Pranowo seusai menghadiri acara peringatan Konvensi Hak Anak di Taman Jayawijaya, Mojosongo, Jebres, Solo, Rabu (20/11/2019).
Gubernur Jawa Tengah menuturkan, justru Pilkada tidak langsung pernah dilakukan dan diubah ke Pilkada langsung dengan metode pemungutan suara oleh masyarakat yang secara administratif memenuhi syarat untuk memilih kepala daerah.
"Hal yang diperhatikan adalah kita pernah dipilih di DPRD, kita pernah bicara perubahan itu dan hari ini sudah diubah dengan pilihan langsung. Nah, sekarang kita bicara mana yang kurang kita perbaiki, tapi kalau mau kembali pada sistem dipilih DPRD lagi ya kita seperti orang nggak belajar, wong dulu pernah kok" tukasnya.
Menurut Ganjar Pranowo harus ada evaluasi, khususnya harus ada regulasi mengatur efisiensi biaya kampanye dan kampanye terbuka yang tidak perlu digelar, lebih baik dialihkan ke acara dialog kampus.
"Mari kita kurangi saja hal-hal yang membikin ekses utama, pembatasan biaya kampanye. Nggak usah ada kampanye terbuka, arak-arakan, pasrahkan saja ke kampus," ujarnya.
Politisi PDIP itu justru mempertanyakan alasan pelarangan kegiatan politik di kampus. Padahal, kampus tempatnya civitas akademika yang berpikiran kritis, diperlukan untuk sumbangsih bagi bangsa dan negara.
"Kenapa kampus dilarang untuk politik? Padahal kampus tempat paling kritis. Menurut saya, tempat yang paling bagus justru di kampus," pungkas dia. (adr)
(redaksi)
