JAKARTA, solotrust.com - Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang kembali ingin diterapkan pemerintah DKI Jakarta dinilai tak akan berjalan efektif.

Menurut Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, hal itu lantaran masyarakat sudah terbiasa dengan masa transisi normal baru dan mulai memulihkan kondisi ekonomi mereka.

"Bakal sulit menerapkan PSBB total lagi di Jakarta. Kalau pertama dianggap kondisi sangat mencekam," kata Mujiyono, Sabtu (12/09/2020), dilansir dari Tempo.co via teras.id.

"Kalau sekarang orang sudah dalam tahap pemulihan ekonomi dan psikis, masa mau dikunci lagi," imbuhnya.

Lebih lanjut Mujiyono menjelaskan, saat awal kondisi dianggap mencekam karena warga panik dengan penularan virus corona (Covid-19). Selain itu, pembatasan sosial juga berimbas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada jutaan karyawan. Menurutnya, rencana PSBB total bakal berdampak lebih buruk lagi terhadap orang yang belum mendapatkan pekerjaan.

"Orang yang baru memulai kerja saja bisa takut kena PHK lagi. PSBB total ini bakal mengganggu psikis masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Imun menurun karena psikis orang juga bisa sakit," ucapnya.

Mujiyono mengatakan, pemerintah bisa menerapkan pembatasan sosial total jika kas daerah mencukupi kebutuhan warga. Faktanya, pemerintah daerah masih membutuhkan banyak pendapatan untuk menggerakkan roda ekonomi.

"Kemarin kan dana cadangan daerah saja mau dialihkan ke penanganan Covid-19. Hitung-hitung dulu keuangan daerahnya. Kalau PAD memungkinkan silakan lakukan PSBB total. Kami juga mendukung," tandasnya.

(redaksi)