Kamis , 13 Mei 2021

Warga India Ngamuk, Twitter Hapus Cuitan yang Kritik Penanganan Covid-19

26 April 2021 15:24 WIB


Ilustrasi (Foto: Getty Images)

Solotrust.com - Ribuan orang di India berang setelah pemerintah meminta platform media sosial Twitter menghapus postingan yang mengkritik penanganan virus di negara tersebut. Seorang juru bicara Twitter mengonfirmasi telah memblokir beberapa materi agar tidak dapat dilihat di India.

Sebagaimana diketahui, India saat ini menghadapi lonjakan besar kasus Covid-19. Alhasil, banyak rumah sakit di negara itu menghadapi kekurangan oksigen.



Akibat kebijakan kontroversialnya, seorang pengguna Twitter berseloroh pemerintah merasa lebih gampang menghapus tweet ketimbang memastikan pasokan oksigen.

India mencatat 352.991 infeksi baru pada Senin dan 2.812 kematian, lonjakan satu hari tertinggi sejauh ini.

"Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor tweet," ungkap pihak Twitter di Lumen, database yang melacak perintah pemerintah global seputar konten online.

Twitter tidak merinci konten mana yang telah dihapus, namun laporan media mengatakan itu termasuk tweet dari seorang politisi di Benggala Barat. Tweet itu menyatakan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi bertanggung jawab langsung atas kematian Covid-19. Seorang aktor di negara itu juga mengkritik PM Modi karena menggelar demonstrasi politik saat virus tengah berkecamuk.

Twitter mengatakan telah meninjau konten ketika menerima permintaan hukum yang sah. Dalam hal ini, pemerintah India dikatakan telah mengutip Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.

"Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten hanya di India," kata platform tersebut.

Seorang pejabat India mengatakan materi yang dipermasalahkan itu menyesatkan atau bisa memicu kepanikan.

"Kami tidak bisa membiarkan berita palsu yang merugikan negara," kata Juru Bicara Nasional BJP Gopal Agarwal kepada BBC, dikutip Senin (26/04/2021).

Menurutnya, krisis Covid-19 di India diperburuk beredarnya berita palsu. Karenanya, konten media sosial harus sejalan dengan aturan hukum.

Seorang pejabat Menteri Elektronika dan TI sebelumnya mengatakan kepada surat kabar The Hindu, perlunya mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan media sosial ... untuk tujuan yang tidak etis.

Namun di media sosial, banyak yang mengkritik pemerintah karena fokus pada penyensoran saat negara berada di tengah bencana kemanusiaan. Banyak pihak juga mengkritik Twitter karena telah menuruti instruksi pemerintah. Mereka menyebut Twitter ikut terlibat.

Twitter dibanjiri laporan orang jatuh sakit, membutuhkan oksigen, dan tempat tidur. Pada Februari, platform itu memblokir lebih dari 500 akun terkait dengan protes petani yang sedang berlangsung terhadap reformasi pertanian setelah pemerintah mengeluarkan pemberitahuan hukum. Jika Twitter tidak mematuhinya, itu bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India.

Awal tahun ini, pemerintah India mengklaim telah berhasil mengatasi virus corona. Kasus baru telah turun menjadi 11 ribu pada pertengahan Februari, vaksin sedang diekspor, dan pada Maret menteri kesehatan mengatakan India berada di ujung pandemi.

Namun, sejak itu peningkatan kasus didorong oleh munculnya sejumlah varian baru serta pertemuan massal, seperti festival Kumbh Mela yang menarik jutaan jemaah awal bulan ini.

PM Modi tengah menghadapi peningkatan kritik karena mencabut pembatasan dan melanjutkan pertemuan besar.

Pada hari Minggu (25/02/2021), perdana menteri mengatakan gelombang kedua adalah badai yang telah mengguncang bangsa, namun pendekatan positif adalah kunci untuk memerangi pandemi. (and)

(and_)

  • Kontak Informasi SoloTrust.com
  • Redaksi: redaksi@solotrust.com
  • Media Partner: promosi@solotrust.com
  • Iklan: marketing@solotrust.com