SOLO, solotrust.com - Politeknik Kesehatan Solo menggelar workshop bertajuk "Kesiapan Politeknik Kesehatan Solo menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka" Jumat (22/10).
Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek RI) yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
Program Kampus Merdeka secara resmi diluncurkan pada Januari 2020.
Hadir dalam kesempatan workshop tersebut adalah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto dan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek Beny Bandanadjaja serta Lektor Kepala sekaligus Direktur Politeknik Kesehatan Solo Satino.
Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto menjelaskan tentang maksud dan tujuan program merdeka belajar kampus merdeka dari Kemendikbudristek RI.
"Definisi formal merdeka belajar adalah kegiatan anak di luar kampus selama 1 semester kemudian dihargai dengan 20 SKS. Tetapi bapak ibu harus menghitung level kepekaan kemanusiaan, tanggung jawab, leadership, pokoknya soft skillsnya anak. Dan vokasi cenderung mudah menerapkannya karena ada magang," papar Wikan.
Adapun 8 kegiatan program Kampus Merdeka adalah:
- Pertukaran Pelajar.
- Magang atau Praktik Kerja.
- Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- Penelitian atau Riset.
- Proyek Kemanusiaan.
- Kegiatan Wirausaha.
- Studi atau Proyek Independen.
- Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik.
Wikan menilai mahasiswa harus merasakan samudera nyata yang berbeda dengan dunia kuliah melalui beberapa pilihan dari 8 kegiatan tersebut
"Merdeka artinya mahasiswa boleh memilih sesuai passion. Filosofinya kita ingin cepat mengekspose anak-anak ke dunia nyata lebih cepat. Intinya soft skills anak melengkapi hard skillsnya," tegas Wikan.
Sementara itu, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Beny Bandanadjaja menjelaskan teknis pelaksanaan program MBKP diserahkan pada perguruan tinggi masing-masing sedangkan pihaknya membuat panduan bagaimana implementasinya.
"Di Permendikbud 3 Tahun 2020 memberi kesempatan perguruan tinggi untuk melaksanakan program MBKM. PT harus sudah punya salah satu dari 8 program yang ditetapkan, harus ada MoU agar terlindungi hak dan kewajiban, ada dosen pembimbing dan harus dihitung SKS," jelas Beny.
Dalam kesempatan itu Direktur Polkesta Satino memaparkan profil Polkesta serta kesiapan Polkesta dalam menerapkan MBKM. Selain itu, Satino juga memaparkan kebijakan Polkesta selama pandemi Covid-19 terjadi.
Polkesta memberikan bantuan pembiayaan, APD, pulsa, rapid test, dan vaksinasi mahasiswa. Pembelajaran metode hybrid learning. Pembentukan Satgas Covid-19, pemberdayaan relawan Covid-19 dan senta vaksinasi, pemberian insentif relawan Covid-19 di bangsal Covid-19. (rum)
(zend)
