JAKARTA, solotrust.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara menanggapi pemberitaan terkait utang negara yang belakangan menjadi topik pembicaraan publik.
Menurutnya, perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. Dikatakan luar biasa karena isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang, sehingga masyarakat melalui media sosial ikut terpengaruh.
“Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif. Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu,” kata Menkeu, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, Sabtu (24/03/2018).
Dijelaskan Sri Mulyani lebih lanjut, utang merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan.
Menkeu menilai, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur juga kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di kementerian/lembaga pemerintah pusat, namun juga dilakukan pemerintah daerah.
Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal. Adapun untuk dapat membangun infrastruktur, diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja masuk dalam belanja barang.
“Oleh karena itu, pernyataan bahwa tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya adalah kesimpulan yang salah. Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien dan bersih adalah jenis “soft infrastructure” yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya.
Menkeu menjelaskan, kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia.
“Kita masih perlu mengembangkan terus pendalaman pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembelian obligasi negara maupun korporasi. Pasar keuangan yang dalam dan tebal akan menjadi salah satu pilar menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani.
(and)
