JAKARTA, solotrust.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghapusan kuota impor, terutama terhadap komoditas menyangkut hajat hidup orang banyak. Berkaitan dengan hal itu, kepala negara mengungkapkan dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan
Pernyataan penghapusan itu disampaikan presiden pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (08/04/2025).
“Tapi yang jelas, menko kemarin, menteri keuangan, gubernur BI ada, ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata presiden, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Menurut Prabowo Subianto, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, presiden juga menekankan pentingnya menghadirkan ekosistem mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, nggak ada masalah, tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, salah satu komoditas disampaikan Presiden terkait kebijakan kuota impor, yakni daging. Prabowo Subianto menginstruksikan kepada menteri pertanian dan menteri perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Selain isu kuota, presiden juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan pemerintah akan segera bertindak jika ditemukan implementasi tidak sesuai.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus segera laporkan. Segera laporkan, kita bertindak,” tutur presiden.
(and_)
