WONOGIRI, solotrust.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri tak ingin memberatkan masyarakat. Beban pajak bumi dan bangunan dipastikan tidak naik.
Di lain sisi, DPRD mendorong pemerintah menekan angka kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya dengan usulan dan realisasi e-ticketing untuk mengontrol pendapatan daerah. Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono telah mendelegasikan pengawasan dilakukan Komisi II DPRD Wonogiri.
"Saya telah mendelegasikan tugas itu kepada Komisi II untuk dikoordinasikan dengan pihak eksekutif, sekaligus pengawasan di lapangan. Salah satunya dengan e-ticketing kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Tidak menutup kemungkinan lahan pendapatan lainnya juga menyusul dilakukan e-ticketing untuk meminimalisasi kebocoran," ungkapnya.
DPRD Wonogiri juga kian getol melakukan pemangkasan anggaran belanja di lingkup internal, bahkan sejak terjadinya pandemi Covid-19 telah dilakukan penghematan.
Adanya gejolak di masyarakat menilai DPRD boros anggaran, tidak demikian untuk di Wonogiri. Setiap agenda kegiatan perjalanan dinas, DPRD Wonogiri mengunakan fasilitas sangat minim dan jauh dari ekspektasi masyarakat saat ini.
"Kami paham betul apa yang dirasakan masyarakat, untuk itu masyarakat diimbau tidak terprovokasi," kata Sriyono.
DPRD Wonogiri berupaya melakukan efisiensi anggaran, di antaranya dengan mengurangi kegiatan bimbingan teknis (Bintek), agenda reses dipadatkan, biaya akomodasi diturunkan grade-nya, dan membatasi naik pesawat hanya sekali dalam setahun.
Berkaitan dengan langkah itu, alokasi anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri pada 2025 sebesar Rp23,237 miliar realisasinya hanya Rp14,876 miliar. Terjadi efisiensi sebesar Rp14,876 miliar. Pada 2024 dari alokasi anggaran Rp31,211 miliar, realisasinya hanya Rp22,337 miliar.
Demikian dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono, Senin (08/09/2025), saat menyampaikan laporan kinerja Dewan masa persidangan III 2024/2025 kepada awak media.
Tiga Wakil Ketua DPRD Wonogiri ikut mendampingi Sriyono, yakni Sugeng Ahmady, Krisyanto, dan Suryo Suminto. Turut hadir pula para ketua komisi serta unsur alat kelengkapan (Alkap) lainnya, yakni Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho serta tenaga ahli Nugroho Saputro dari Universitas Sebelas Maret.
Menurut Sriyono, langkah efisiensi anggaran ini telah dilakukan sejak 2019, bersamaan dengan adanya kebijakan refocusing anggaran terkait pandemi Covid-19. Berkait dengan efisiensi, anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri menjadi yang terendah dibandingkan daerah lain.
Kabupaten lain, anggarannya berada pada rentang Rp22 miliar hingga Rp46 miliar. Dengan langkah penghematan, anggaran dari hasil efisiensi dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sriyono memberikan contoh efisiensi, yakni dari aturan yang ada, diperbolehkan menginap di hotel dengan tarif Rp1,5 juta, namun disepakati menggunakan anggaran maksimal Rp700 ribu per malam. Waktu menginapnya pun juga dipersingkat. Efisiensi dilakukan tanpa harus mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Sriyono (kedua dari kiri) memberikan penjelasan tentang laporan kinerja DPRD masa persidangan III 2024/2025, didampingi tiga Wakil Ketua, yakni Sugeng Ahmady (kiri), Krisyanto, dan Suryo Suminto.
(and_)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
