JAKARTA, solotrust.com – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan jembatan timbang.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, jembatan timbang menjadi salah satu tempat di mana banyak praktik pungutan liar (pungli) terjadi.
“Kita akan kerja sama dengan swasta jadi karena kalau dengan swasta kan kita bisa tetap memberikan lapangan kerja tapi ada yang tanggung jawab kalau mereka tidak mampu ya kita bisa berhentikan mereka,” kata Menhub usai berbicara di depan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Menhub juga akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait anggaran untuk perawatan jalan. Dengan itu Menhub meyakini dapat menekan tingkat kerusakan jalan raya akibat beroperasinya truk-truk dengan kapasitas kelebihan muatan.
"Minggu-minggu ini akan ada suatu finalisasi. Kalau keduanya itu jalan InsyaAllah tidak ada pungli bahkan di situ menjadi suatu goal keeper yang tangguh untuk menyelamatkan jalan-jalan kita dari kerusakan,” jelasnya.
Selama ini, jembatan timbang dianggap sebagai usaha pemda mendapatkan APBD. Maka diharapkan dengan keterlibatan swasta maka jembatan timbang dapat dikelola lebih profesional.
“Karena selama ini jembatan timbang dijadikan suatu obyek atau suatu usaha untuk mendapatkan APBD. Kalau kita bertahan pada fungsi jembatan timbang hanya untuk mengatur muatan pasti penyimpangan itu lebih bisa dikontrol apalagi kita akan mengamanahkan kepada swasta,” ujarnya.
(way)
