SIMALUNGUN, solotrust.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap memulai program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan kapal di Danau Toba.
Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Wahju Satrio Utomo dalam kegiatan pembagian life jacket kepada operator kapal motor di Dermaga Ajibata, Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (24/06/2018).
"Kami akan berlakukan suatu program, namanya Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran yang akan dimulai Hari Senin. Kita akan melakukan beberapa kegiatan di sana," ujarnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Perhubungan, dephub.go.id.
Dalam program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran akan ada beberapa kegiatan. Salah satunya dilakukan ramp check kepada seluruh kapal beroperasi di Danau Toba. Selain itu, ada beberapa perubahan kapal harus dilakukan para operator, seperti larangan adanya top deck di kapal, kursi kapal harus terpasang secara paten dan pembongkaran teralis di belakang jendela.
"Pertama adalah tentunya melakukan ramp check kepada seluruh kapal yang dioperasikan di Danau Toba. Sekali lagi belum ada tindakan hukum, sifatnya kalau memang ada penyimpangan akan diberikan imbauan peringatan agar itu diperbaiki," jelas Wahju Satrio Utomo.
Kementerian Perhubungan juga akan membagikan 5000 life jacket gratis kepada operator kapal motor dilakukan secara bertahap. Dalam tahap pertama, life jacket diberikan berjumlah sekira 600 buah.
"Tahap pertama ini sekitar 600 yang dibagikan. Kami berharap semua kapal yang di Danau Toba ini memang dilengkapi dengan life jacket cukup. Ketentuannya memang jumlahnya harus 125 persen dari jumlah penumpang yang diangkut," ungkap Wahju Satrio Utomo.
Terakhir, kegiatan dalam program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran adalah memberi pelatihan kepada operator kapal dan petugas keselamatan pelayaran.
"Ada program pendidikan dan pelatihan singkat untuk operator kapal. Jadi mereka yang belum punya sertifikat kecakapan akan kita buat diklat singkat di Danau Toba ini. Termasuk para petugas Dinas Perhubungan yang nanti bertanggung jawab dalam bidang keselamatan pelayaran akan diberikan pelatihan. Sehingga mereka memiliki legalitas resmi sebagai petugas yang mengawasi keselamatan pelayaran," tutupnya.
(and)
