KLATEN, solotrust.com-  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, mahasiswa harus memiliki jiwa yang kritis dan berani, apabila menemukan indikasi yang mengarah ketindak pidana korupsi.

“Laporkan bila menemukan indikasi korupsi. Jangan, apalagi kaliaan masih mahasiswa. Kalian masih ingat peristiwa 98 silam. Itu reformasi besar besaran yang dilakukan mahasiswa juga,” kata dia, saat mengadakan stadium general antikorupsi di kampus Unwidha Klaten, Rabu (17/10/2018).

Tindak pidana tersebut, kata dia, suap dalam pengurusan surat ijin mengemudi (SIM), e- KTP dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kalian harus berani melapor. Bila melapor indentitas bakal dilindungi oleh KPK,” tegas Basaria.

Selain hal itu, Basaria juga berharap terhadap peran kampus dan mahasiswa dalam pencerahan terhadap penggunaan dana desa (DD). Hal ini, dapat dilakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata(KKN), sehingga peran mahasiswa dana dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak diselewengan.

“Anggaran itu datangan dari pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai disalahgunakan. Apalagi buat pribadi,” katanya.

Terkait dugaan suap e-KTP yang disampaikan oleh mahasiswa dalam forum tersebut, Bupati Klaten Sri Mulyani langsung angkat bicara. Kata Sri Mulyani, apabila dugaan itu benar, pihaknya akan memangil pihak Disbudcapil untuk diklarifikasi.

“Nanti akan saya panggil kalau itu benar. Nanti bersama mahasiswa yang mengusulkan dugaan itu. Klarifikasi ini bersama sama jadi biar tidak ada yang mengelak bila yang dikatakan mahasiswa ini benar,” kata bupati.

Sementara ini, Rektor Unwidha Klaten Triyono mendukung program KPK roadshow di kalangan kampus. Hal ini menginggat mahasiswa adalah  generasi penerus yang perlu ditanamkan jiwa antikorupsi.

 “Ini penting, agar kedepan kasus suap atau korupsi di negara kita menurun,”pungkasnya. (jaka)               

(wd)