JAKARTA, solotrust.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirim sebanyak 96 insinyur muda ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka yang merupakan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kementerian PUPR diberangkatkan dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Dalam keterangan tertulis yang diterima solotrust.com, para insinyur muda tersebut dikirm untuk menjadi tenaga pendamping masyarakat dalam membangun kembali rumah warga yang memenuhi kaidah rumah tahan gempa di NTB.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengiriman tambahan tenaga insinyur muda CPNS PUPR tersebut bertujuan untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Provinsi NTB, sekaligus mendorong pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.
“Angkatan ketiga ini berjumlah 96 Orang terdiri atas 57 perempuan dan 39 laki-laki, dikirim untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan rumah tahan gempa, baik RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat ), RIKA (Rumah Instan Kayu), maupun RIKO (Rumah Instan Konvensional),” kata Basuki.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengirimkan 400 insinyur muda secara bertahap, yakni 178 orang dari Lanud Husein Sastranegara, Bandung pada 30 Agustus dan 222 orang dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat 31 Agustus.
Tenaga pendamping ini menjadi bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.
Sementara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menyatakan, dari sekitar 75.000 rumah warga yang telah teridentifikasi rusak berat, sebanyak 40% atau 30.000 unit dipilih warga menggunakan teknologi RISHA.
“Jika kita harus selesaikan 30.000 dalam waktu 6 bulan, berati dalam 1 bulan harus siap sekitar 5 ribu, artinya dalam 1 hari dibutuhkan 100 hingga 200 unit. Sementara produksi materialnya saat ini baru bisa mencukupi sekitar 30-40 perhari. Untuk itu perlu peningkatan produksi yang melibatkan BUMN dan UMKM,” ujar Danis.
(way)
