Ekonomi & Bisnis

Menko Darmin Paparkan Upaya Pemerintah Dorong Ekspor dan Investasi

Ekonomi & Bisnis

28 November 2018 15:00 WIB

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat Rapimnas Kadin 2018, di Hotel Alila Solo, Selasa (27/11/2018).

SOLO, solotrust.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, hadir sebagai pembicara kunci pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang Industri (Kadin) 2018 di Solo, Selasa (27/11/2018).

Dalam kesempatan tersebut ia memaparkan strategi dan kebijakan ekonomi pemerintah yang mengarah pada peningkatan investasi dan ekspor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.



Menurutnya, setelah krisis 1999, ekonomi Indonesia semakin bergerak mengarah ke sumber daya alam namun tidak berkembang secara cepat. Dalam perkembangannya, industri yang nantinya akan menjadi motor penggerak perekonomian.

"Motor penggerak ekonomi kita adalah industri manufaktur. Dunia ekonomi global tidak memberi tempat pada kita untuk industri manufaktur, jadi kita harus berjuang," ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada Rapimnas Kadin di Hotel Alila Solo, Selasa (27/11/2018).

Adapun kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor dan meningkatkan investasi meliputi sistem Online Single Subsmission (OSS), peningkatan Sumber Daya Manusia melalui vokasi, insentif fiskal, dan kebijakan perdagangan.

"Ke semua upaya itu, kita percaya bisa melakukan secara lebih baik dalam 2 - 3 tahun ke depan," imbuhnya.

Pemerintah memulai dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur publik meliputi proyek strategis nasional dan kebijakan 1 peta. Itulah landasan pemikiran pemerintah saat ini. Meski diakui belum seusai yang diinginkan tapi Darmin menilai hasilnya signifikan.

Pembangunan kawasan industri untuk industri hulu hingga hilir yang mempunyai keunggulan komparatif dan bernilai tambah tinggi serta tujuan ekspor. Begitu juga dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah membangun beberapa infrastruktur atau industri fisik, seperti kawasan pariwisata strategis nasional. Dari 10 destinasi pariwisata diakui belum tentu berjalan sepenuhnya secara keseluruhan, tapi menurutnya 1 atau 2 mulai terlihat hasilnya.

"Ini bagian dari kebijakan untuk mendorong mungkin bukan ekspor secara langsung tapi lebih pada penerimaan devisa," katanya.

Kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri dinilai penting. Darmin menerangkan kalau mencoba membangun secara nasional tanpa fokus pada kawasan akan lebih lama. Meski memakan biaya lebih mahal, pemerintah akan bisa fokus kalau kawasan tersebut tersebar di seluruh Indonesia, maka akan memberi manfaat secara nasional.

Setelah infrastruktur dibangun, pemerintah mengembangkan logistik yang efisien. Untuk itulah pemerintah pusat hingga kabupaten / kota, membangun pasar induk sehingga logistik bisa lebih baik. Harapannya antara daerah bisa berjalan dengan baik dan ekspor juga berjalan dengan baik.

"Ini pilar penting. Di dunia rating kita jelek, karena kita negara kepulauan dan jelek infrastruktur, logistik tidak bisa seperti masa lalu, tapi harus modern,"

Sedangkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, salah satunya menyasar peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Kombinasi pembangunan infrastruktur, bantuan sosial dan peningkatan sektor industri dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meski mungkin bukan sangat tinggi tapi diyakini kualitasnya relatif baik.

"Suatu perekonomian kalau tumbuh diiringi penurunan tingkat pengangguran yang konsisten dan tingkat kemiskinan. Dalam khasanah ekonomi pembanguan adalah ekonomi yang tumbuh baik dan kita mencapai itu," pungkasnya. (rum)

(wd)