SUKOHARJO, solotrust.com- Menjelang masa jabatan berakhir, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Nusa Tengara Timur (TT). Selain anggota DPRD, kegiatan ini juga diikuti diskominfo dan sejumlah jurnalis yang bertugas di Kota Makmur . Di Sumatera Utara kunjungan dilakukan di tiga kota Kabupaten Yaki Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
Baca: Kunker ke Blitar, Wali Kota Surakarta Ziarah di Makam Bung Karno
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi lokasi terakhir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo. Di sini, rombongan disambut oleh Ketua Komisi A DPRD Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ke DPRD Deli Serdang ini berlangsung kurang lebih selama hampir satu jam.
“kami menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait sejumlah program yang sudah berjalan, termasuk diantaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan pergantian kepala desa antar waktu,”ujar Wakil ketua komis 1 DPRD Sukoharjo, Idris Sarjono.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo M. Samrodin lebih menyoroti masalah pengelolaan fasilitas kesehatan masyarakat terutama bagi keluarga miskin.
“Dengan surat yang dikeluarkan dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial sehingga menjadi persyaratan yang diusulkan ke BPJS untuk mendapatkan fasilitas pemberian bantuan,” ungkap samrodin.
Dari hasil diskusi dan paparan yang disampaikan, kedua pemkab memiliki banyak kesamaan mulai dari perda, jamkesmas, hingga pilkades yang memang sudah diatur dalam undang-undang.
“Jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang ini sekitar 2 jutaan, dengan angka kemiskinan mencapai 100 ribu atau merupakan ketiga terbesar di Sumatra Utara,” jelas Ketua Komisi A DPRD Deli Serdang Siswo Hadi Suwito.
Baca: Sekretariat DPRD Provinsi Jatim Kunker ke DPRD Surakarta
Sebelumnya, kunjungan kerja dilakukan di dua kota, yaitu Pemkot Medan dan Pemerintah Kabupaten Binjai. Sesuai dengan tupoksinya, Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan Komisi IV membidangi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, maka para wakil rakyat menggali seputar permasalahan tersebut. (nas)
(wd)
