SOLO, solotrust.com - Furnitur maupun kayu olahan merupakan industri prioritas di Jawa Tengah (Jateng) dan masih menjadi primadona ekspor nonmigas. Nilai ekspor furnitur dan kayu olahan di provinsi ini tercatat mencapai USD 700 juta per September 2019.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo, mengungkapkan posisi eskpor industri furnitur dan olahan kayu berada di peringkat dua setelah tekstil.
"Furnitur cukup baik, artinya stabil, memang kadang drop kadang naik, tapi dari nilai angka-angka yang saya dapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik), ekspor terus di atas USD 1000 juta rata-rata per tahun, kemarin pada 2018 rata-rata USD 1500 juta," paparnya, Kamis (14/11/2019).
Berdasarkan data, pada 2018 nilai ekspor produk kayu olahan dan furnitur di Jawa Tengah mencapai USD 1525.902,186, terdiri atas nilai ekspor kayu olahan sebesar USD 893.579,118 dan nilai ekspor furnitur sebesar USD 632.323,068. Sedangkan untuk kondisi pasar dalam negeri juga ada kenaikan, namun pihaknya mengaku tidak mempunyai catatan datanya. Orientasinya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi dan ekspor.
Menurut Muhammad Arif Sambodo, hingga September 2019 nilai ekspor furnitur dan kayu olahan Jawa Tengah sudah mencapai sekira USD 700 juta. Angka ini dinilai masih sesuai ekspektasi sehingga diharapkan pencapaian ekspor furnitur dan olahan kayu tahun ini diperkirakan sama dengan tahun kemarin. Diprediksi, peningkatan ekspor kemungkinan ada, namun tidak terlalu banyak. Ia pun berupaya mempertahankan posisi ekspor mebel tetap pada posisi kedua.
"Tetap kami pertahankan eskpor mebel di posisi kedua setelah tekstil. Kami ingin mebel tetap menjadi penyumbang devisa," tandasnya.
Muhammad Arif Sambodo menegaskan, pencapaian yang diinginkan tidak berhenti pada angka ini saja. Untuk itu, promosi produk furnitur dan olahan kayu terus didorong hingga ke luar negeri, promosi di dalam negeri berskala internasional dan bersifat regional.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaku usaha/perajin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong restrukturisasi mesin, dan lainnya. Pihaknya yakin masalah mesin masih perlu didorong karena mempertimbangkan usia teknis, usia ekonomis, dinamika teknologi, dan perlu peran pemerintah di dalamnya. (Rum)
(redaksi)
