JAKARTA, solotrust.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian terhadap banyaknya regulasi di beberapa daerah. Menurut Presiden, dengan semakin banyaknya regulasi, bisa berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran atau korupsi.

Presiden menyebut, regulasi seperti pisau bermata dua. Yang mana di setiap aturan yang dibuat terdapat potensi untuk bisa dijadikan objek korupsi.

"Setiap regulasi itu seperti sebuah pisau bermata dua. Setiap aturan, izin, dan persyaratan mempunyai potensi untuk bisa menjadi objek transaksi dan korupsi," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia  dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Lanjutnya, selama ini yang teramati adalah birokrat cenderung menerbitkan sebanyak mungkin aturan. Sehingga banyak ditemukan aturan-aturan yang tidak jelas dan menggunakan bahasa "abu-abu".

"Artinya regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi," tuturnya.

Presiden meminta jajarannya dan para kepala daerah untuk bisa memangkas segala regulasi yang akhirnya justru membebani masyarakat. Selain itu, Presiden menyebut bahwa dengan deregulasi tersebut, bisa mengurangi potensi terjadinya korupsi.

"Semua kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota pangkas itu yang namanya regulasi yang membebani baik masyarakat dan dunia usaha serta menjadikan negara ini tidak efisien," katanya.

"Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," tambahnya.

(way)