SOLO, solotrust.com – Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah diteken pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bung Karno awal pekan lalu, namun pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini belum dapat mengakses layanan tersebut.
Dikonfirmasi terkait kapan pelayanan JKN-KIS RSUD Bung Karno mulai aktif, Kepala BPJS Kesehatan Surakarta, Bimantoro belum bisa memastikan hal itu. Ia menjelaskan ada beberapa hal masih perlu dipersiapkan.
“Masih ada hal yang perlu dipersiapkan, mungkin waktunya agak mundur dari awal Februari ini,” kata Bimo, saat dihubungi solotrust.com, Jumat (24/01/2020).
Kerjasama ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat Kota Solo, walaupun di lain sisi sedang terjadi banyak defisit karena pembayaran iuran tidak seimbang.
“Sekarang ada 222 juta jiwa peserta JKN-KIS yang 59 persen peserta iurannya dibayar pemerintah. Saya mengapresiasi di wilayah Surakarta dan sekitarnya ini baru Kota Solo yang mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Artinya lebih dari 95 persen masyarakat ber-KTP Surakarta terkaver JKN-KIS,” papar dia.
Untuk diketahui, penandatanganan PKS pelayanan JKN-KIS dengan BPJS Kesehatan Surakarta akhirnya terjalin setelah rumah sakit tipe C ini diresmikan pada 17 Agustus 2019 lalu. PKS diteken langsung oleh Direktur BPJS Kesehatan Surakarta Bimantoro dengan Direktur RSUD Bung Karno Wahyu Indianto pada 20 Januari 2020.
Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengapresiasi kerja sama antara pihak BPJS Kesehatan dan RSUD Bung Karno Surakarta yang prosesnya tergolong cepat. Ia berharap RSUD Bung Karno dengan segala kesiapan dan kelengkapan fasilitas dapat segera melayani pasien JKN-KIS dalam mewujudkan masyarakat Kota Solo yang sehat. Namun demikian, orang nomor satu di Kota Solo itu berharap agar angka kesakitan harus ditekan dengan upaya promotif dan preventif.
“RSUD Bung Karno dapat melayani masyarakat tanpa memandang diskriminasi, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan di sana” ucap Rudy.
Wali kota menyebut, meskipun peserta mandiri banyak yang berbondong-bondong beralih ke peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak menjadi persoalan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan terus berupaya memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan warganya.
“BPJS itu korban politik, perhitungannya meleset, harus dicarikan solusi tidak hanya dicaci maki. Mau digerojok uang dari negara berapa triliun pun kalau sistemnya tidak diubah dari pusat ya tetap nombok. Mau diturunkan Perpres Keppres, saya sudah memberi masukan harus ada kajian, seperti pejabat, anggota DPR RI, kepala daerah, menteri harus ikut dalam program itu dan iuran atau premi disesuaikan atau dikhususkan sesuai jabatannya,” tandas Rudy.
Rumah sakit milik Pemkot itu memiliki motto "Sahabat Setia untuk Sehat". Selain kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit meluncurkan promosi kesehatan dan preventif bertajuk Sahabat Sehat serta kerjasama dengan PT Mutual Medika untuk menunjang fasilitas laboratorium. (adr)
(redaksi)
