JAKARTA, solotrust.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp695,2 triliun diharapkan dapat membantu masyarakat selain kesehatan juga ekonominya.
Oleh karena itu, untuk menutup gap pembiayaan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah tidak biasa atau extra ordinary. Perppu No.1/2020 atau UU No.2/2020 memungkinkan pemerintah untuk memenuhi pembiayaan yang melonjak sangat tinggi akibat Covid-19.
"Pertama dilakukan optimalisasi sumber pembiayaan nonutang, seperti pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi serta dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, kita akan melakukan sumber pembiayaan dengan instrumen utang dengan hati-hati, prudent, efisien dan akuntabel," jelas Menkeu pada acara Indonesia Webinar Series: Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Syariah Pasca Covid-19 secara virtual di Jakarta, tengah pekan ini.
Ia menjelaskan, posisi utang Indonesia saat ini didominasi Surat Berharga Negara (SBN) berdenomisasi rupiah atau domestik. Tahun 2020, kondisi SBN domestik cenderung membaik. Salah satu indikatornya, yield atau imbal hasil SBN 10 tahun, menurun dari kisaran 8,2% pada tahun 2019 menjadi 7% pada pertengahan Juli 2020.
"Dengan rencana penanganan Covid yang diharapkan membaik, sehingga prospek ekonomi Indonesia bisa terus ditingkatkan, maka kita berharap kepercayaan akan menguat," harap Menkeu, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, kemenkeu.go.id, Sabtu (25/07/2020).
Selain imbal hasil SBN, perbaikan kinerja SBN juga dilihat dari lelang SBN. Partisipasi Bank Indonesia yang bisa ikut pembelian SBN di pasar primer memberikan kepercayaan luar biasa. Total lelang incoming badge pada lelang semester I sudah mencapai Rp1.423 triliun.
Dari keseluruhan target pembiayaan APBN melalui instrumen utang tahun 2020, 22% dialokasikan untuk penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara. Sukuk negara selain untuk diversifikasi instrumen dan mengembangkan instrumen syariah juga sebagai wujud nyata membangun industri berbasis syariah pasar modal dan pasar surat berharga.
Menkeu mengungkapkan, instrumen seperti sukuk negara SBSN telah berhasil dikembangkan menjadi instrumen investasi produktif dan penggunaan dananya bisa langsung dirasakan masyarakat seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2013, project financing sukuk ini telah membiayai berbagai proyek, baik di bidang infrastruktur revitalisasi asrama haji, kampus-kampus universitas di Indonesia, jalan-jalan, jalur kereta, dan Taman Nasional di 34 provinsi. Sampai dengan tahun 2019 akhir, nilai project fianancing Sukuk mencapai Rp118,26 triliun. Tahun 2020 ditargetkan meningkat Rp27,3 triliun," papar Menkeu.
Pemerintah sedang mengembangkan sukuk negara untuk mengintegrasikan Islamic Social Finance, khususnya berbasis waqaf uang yang bersifat temporer dengan menerbitkan instrumen Cash Waqf Link Sukuk atau CWLS.
"Waqaf merupakan salah satu amalan untuk mewujudkan kesalihan sosial kita disamping zakat, infak dan sedekah," jelas Menkeu.
Cash Waqf Link Sukuk merupakan komitmen kuat dari Otoritas, yaitu Badan Waqaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Bank Indonesia untuk terus mengembangkan inovasi keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.
Pemerintah menerbitkan sukuk negara seri sukuk waqaf dan terus memfasilitasi Badan Waqaf Indonesia dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan uang waqaf pada instrumen yang aman seperti sukuk negara. Melalui CWLS, baik melalui yang bersifat temporer maupun permanen dapat dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk pembiayaan proyek-proyek dan kegiatan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan menggandeng bank-bank syariah, pemerintah juga mengembangkan CWLS ini untuk investor ritel. Pengembangan wakaf produktif diharapkan memberikan kontribusi sistem keamanan sosial berbasis komunitas juga berperan dalam penanganan Covid-19.
(redaksi)
