Hard News

Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Kapolri, Ini Masukan Mendagri Tito

TNI / Polri

20 Januari 2021 13:31 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: kemendagri.go.id)

JAKARTA, solotrust.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan telah memberikan masukan untuk calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat dikunjungi selaku mantan Kapolri. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, awal pekan ini.

“Di antaranya bagaimana untuk soliditas internal karena Pak Sigit sama dengan saya, banyak senior di atas. Yang kedua, bagaimana memperkuat jajaran Binmas. Kemudian disampaikan juga kinerja-kinerja lain dalam penegakan hukum yang tegas dengan kegiatan-kegiatan binmas,” katanya, dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri RI, kemendagri.go.id.



Mendagri Tito juga meminta dukungan Polri dalam hal kerja sama selama tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kini memasuki tahapan uji sengketa di Mahkamah Konsitusi (MK).

“Kemudian juga saya menyampaikan mohon dukungan juga kepada Pak Sigit karena ini salah satu tugas dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) menjadi ujung tombak pemerintah dalam Pilkada yang sudah kita lalui. Masih ada ekornya, sengketa di MK. Ini juga harus dijaga jangan sampai terjadi konflik. Ini memerlukan kerja sama Kemendagri dan didukung oleh stakeholder semuanya, termasuk Polri,” tuturnya.

Tak kalah penting, keduanya juga sempat membahas tentang kerja sama Kemendagri dan Polri dalam berbagai isu. Utamanya dalam mendukung program pemerintah untuk vaksinasi dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan kembali salah satu penekanan dari Presiden RI Joko Widodo, yakni membangun iklim investasi kondusif, baik untuk calon investor dalam negeri maupun luar negeri.

“Iklim ini perlu didukung oleh semua pihak, termasuk Kemendagri, khususnya jajaran pemerintah daerah dan itu saya meminta kepada Pak Kapolri, Pak Sigit. Insyaa Allah tidak (ada) halangan dan untuk juga sama-sama membangun iklim itu. Jadi jangan sampai terjadi pungutan liar yang menghambat iklim investasi,” pungkasnya.

(redaksi)