SUKOHARJO, solotrust.com -  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Bambang Muryanto menargetkan ada 8 desa untuk dikembangkan menjadi desa anti money politic (Desa pengawasan partisipatif). Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pengawasan partisipatif di desa-desa tersebut, Senin (07/6).

“Ya, untuk sosialisai ke desa ini, sudah ada 8 desa yang menjadi sasaran sudah kita tetapkan dan pleno-kan, desa mana yang menjadi target dari 167 desa yang ada di Sukoharjo” ujar Bambang.

Sosialisasi ini sudah menjadi salah satu tugas dari penyelenggara pemilu. Hal ini juga merupakan prioritas nasional yang menjadi visi misi Presiden Joko Widodo.

“Kita masih mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan pemilih terhadap masyarakat. Terkait dengan pengembangan desa pengawasan maupun desa anti money politic itu, ini menjadi prioritas nasional yang tersirat atau tersurat dalam LPJNN yang menjadi visi dan misi pak Jokowi dalam tahun 2019 -2020,” tambahnya.

Sudah ada dua desa yang sudah dijadikan desa anti money politic. Sedang 6 desa lainnya masih dalam tahap pengaturan pelaksanaan.

“Dua sudah dilaksanakan, yang pertama kemarin di Wonorejo, kedua di karang anyar weru,. Kemudian yang enam di celek, kenek, palur, grogol ,madugondo dan telukan. Kemudian enam desa ini, karna kita juga ngatur jadwal ya, biar ga bertubrukan dengan kegiatan persiapan di nasional maupun di provinsi terkait pemilihan di tahun 2024,” pungkasnya.

(zend)