Hard News

Wawali Kota Solo Bantah 15 Kematian Covid-19 dalam Sehari

Jateng & DIY

10 Maret 2022 11:25 WIB

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bantah 15 kasus meninggal dunia karena Covid-19 terjadi dalam sehari. Rabu (9/3). (foto: solotrust.com/dks)

SOLO, solotrust.com – Wakil Wali Kota (Wawali) Solo Teguh Prakosa membantah angka meninggal dunia karena Covid-19 di Solo yang sempat tercatat 15 kasus perhari di data Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo pada Selasa (8/3) kemarin.

Diungkapkan Teguh bahwa 15 kematian itu merupakan keterlambatan dalam menginput data. Di mana, dari 15 kematian tersebut, 6 di antaranya merupakan kematian kasus Covid-19 yang terjadi pada Selasa (8/3), sedangkan sisanya beberapa merupakan angka kematian dari Februari lalu.



“15 itu bukan hari itu, yang hari itu hanya 6,” kata Teguh kepada awak media di Balai Kota Solo, Rabu (9/3).

Teguh menerangkan, dalam menginput data, pihak terkait harus memasukan data sebelum pukul 12.00 WIB untuk dicatat di data pusat. Sementara, beberapa data belum terinput karena beberapa kasus kematian terjadi setelah pukul 12.00 WIB.

“Seluruh laporan kegiatan Covid-19 harus konek dengan provinsi dengan pusat. Itu bisa saja yang meninggal di atas jam 12, yang meninggal setelah jam 12 belum ter-cover,” terang Teguh.

Selain itu, beberapa data juga tak langsung tercatat dan akhirnya telat, disebabkan beberapa rumah sakit tak segera melaporkan kasus meninggal dunia karena Covid-19.

“Karena tidak semua rumah sakit melaporkan meninggal, harusnya langsung dilaporkan,” ucap Teguh.

Namun Teguh tak memungkiri bahwa angka kematian yang masih tercatat ini menjadi perhatiannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan percepatan vaksinasi dengan sasaran lansia mempertimbangkan risiko kematian lebih tinggi.

Sementara, ia terus mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap aturan dan protokol kesehatan (prokes), serta menyegerakan vaksinasi.

“Rata-rata (kasus meninggal dunia) lansia, komorbid, sementara lansia masih ada yang belum mau booster, maka strategi kita nanti menyasar ke wilayah. Cara menanggulangi gejala dengan vaksinasi dan booster,” jelasnya.

“Pemerintah kan tidak mungkin membiarkan itu. Tugas pemerintah melindungi masyarakat agar tidak terpapar.  Sebaliknya masyarakat juga harus taat pada anjuran pemerintah, vaksinasi, booster, kemudian prokesnya tetap harus dijaga,” tandas Teguh. (dks)

(zend)