SUMEDANG, solotrust.com – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dalam orasi ilmiahnya, Mega banyak berbicara tentang arah dan tujuan politik dibentuknya pemerintah Negara Indonesia. Pemerintahan tanpa politik secara jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda.
"Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," kata Megawati di Balairung Rudini, Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Kamis (06/03/2018).
Sementara tujuan politik dibentuknya pemerintah Negara Indonesia, lanjut dia, secara tegas telah diguratkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya, pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan.
"Alinea tersebut merupakan pancang bagi demokrasi Indonesia, yang disebut dengan demokrasi Pancasila," ujar Mega, dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, kemendagri.go.id.
Menurutnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak memisahkan antara politik dan ekonomi. Berbeda dengan demokrasi liberal di mana lebih menonjolkan individualisme. Dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan berdasarkan dalih suara mayoritas. Sementara demokrasi Pancasila, keputusan diambil berdasar musyawarah mufakat, bersarikan azas gotong-royong dan kekeluargaan.
"Pancasila dan UUD 1945 juga tidak menghendaki suatu model pemerintahan teknokratis, yaitu pemerintahan yang cenderung abai terhadap dialektika dalam menyelesaikan persoalan," kata Mega.
Pola pikir pemerintahan teknokratis bersifat monokausal, hanya memperhitungkan satu faktor. Kebijakannyapun tidak komprehensif, bahkan acapkali tidak mempertimbangkan dampak dari keputusan. Pemerintahan teknokratis lebih mempertimbangkan sisi pragmatis, menempatkan kepentingan modal kapital di atas realitas sosial. Tentu saja, model pemerintahan seperti ini bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
"Di berbagai kesempatan saya selalu sampaikan, jangan membuat keputusan politik yang hanya mempertimbangkan teknis administratif yang malah membuat jarak dengan rakyat," tandas Megawati.
(and)
