SOLO, solotrust.com - Dosen Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata Semarang, Benedictus Danang Setianto memberikan tanggapan terkait sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari partainya tak ikut retreat di Magelang. Hal itu sebagai buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, sikap Megawati Soekarnoputri tentu menuai kontroversi. Pihak yang kontra terhadap keputusan PDIP menuduh partai berlambang banteng telah kebablasan, pasalnya kepala daerah dipilih rakyat sehingga wajib menjalankan kehendak rakyat ketimbang perintah partai.
“Apalagi, pada saat proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), kadang dilakukan melalui koalisi dengan partai lainnya. Tindakan boikot terhadap retreat ini dinilai mencederai amanat rakyat pendukung,” kata Benedictus Danang Setianto.
Di lain sisi, PDIP melihat proses perjalanan pemerintahan saat ini sudah keluar dari kaidah etika dan moral politik yang seharusnya dijalankan para pelaku politik, bukan demi kepentingan sesaat melalui berbagai kompromi.
“Tindakan menarik semua kadernya ini juga semakin menegaskan sikap PDIP untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Selama ini PDIP mendukung jika ada kadernya yang menjadi pejabat dan terbukti korupsi untuk segera diproses melalui jalur hukum, terutama jika terbukti menimbulkan kerugian negara,” terangnya.
Ditambahkan pendiri Jateng Corruption Watch, PDIP mungkin juga memandang sekretaris jenderal (Sekjen) bukan pejabat pemerintah. Bahkan, jika terbukti melakukan apa yang dituduhkan pun tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana unsur tindak pidana korupsi.
“PDIP melihat bahwa ini adalah upaya pembungkaman politik melalui jalur hukum dan dibalas dengan tindakan politik pula dengan menarik kadernya dari retreat," bilang Benedictus Danang Setianto.
"Terlepas dari pro dan kontra atas sikap PDIP, tindakan ini akan memulai tradisi baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Adanya pihak oposisi yang memang berdiri di luar wilayah kekuasaan untuk secara terstruktur dan sistematis mengkritisi kebijakan pemerintah,” paparnya.
Benedictus Danang Setianto menyebut, apa yang dilakukan PDIP ini juga harus dibaca sebagai langkah awal memulai tradisi oposisi. Dirinya pun berharap ini akan diikuti dengan langkah membentuk pemerintahan bayangan (shadow government) yang memang mencermati secara lebih khusus sesuai bidang-bidang kementerian dan kelembagaan di pemerintahan.
“Prinsip check and balance akan lebih terjaga dan justru mendorong pemerintah semakin terbuka, sekaligus bertanggung jawab (transpance and accountable)," sebut Benedictus Danang Setianto.
"Tradisi yang membuat pemerintah juga akan lebih hati-hati jika menerbitkan sebuah kebijakan. Itu karena pihak oposisi juga punya sumber informasi serupa dan bisa mengusulkan kebijakan berbeda untuk memberikan alternatif bagi rakyat,” lanjutnya.
Pada gilirannya, kata Benedictus Danang Setianto, pemilih akan semakin cerdas dan pandai untuk menentukan sikapnya pada saat pemilihan umum (Pemilu) karena selalu diberikan opsi kebijakan berbeda oleh pihak oposisi terhadap kondisi sosial ekonomi yang sama. (add)
(and_)
