JAKARTA, solotrust.com – Penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada kementerian/lembaga (K/L) yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan kembali dibuka. Pendaftaran dimulai pada 9-30 April 2018.
Sesuai pengumuman nomor 239/S.SM.01.00/2018, tahun ini terdapat 13.677 kursi dibuka untuk delapan K/L yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan. Adapun kedelapan K/L itu, antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji, menyampaikan pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id. Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari delapan instansi/lembaga pendidikan kedinasan.
“Bila mendaftar di dua program studi atau lebih, maka secara otomatis akan gugur,” jelasnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menpan.go.id, Kamis (29/03/2018).
Pada seleksi sekolah kedinasan ini, peserta harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan tahapan lainnya diatur masing-masing K/L.
Pada tahap awal, kata Dwi Wahyu Atmaji, peserta juga harus melalui seleksi administrasi. Setiap peserta dinyatakan memenuhi syarat mengikuti SKD dikenakan biaya Rp50 ribu berdasarkan PP No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala BKN,” ungkapnya.
Lembaga pendidikan kedinasan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika juga akan dipungut biaya pendaftaran lain, diatur masing-masing instansi.
Kementerian PANRB mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan. Bermula dari informasi penerimaan siswa-siswi/taruna-taruni, kemudian berlanjut menawarkan jasa membantu dengan meminta sejumlah imbalan.
“Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," tandas Dwi Wahyu Atmaji.
(and)