KARANGANYAR, solotrust.com - Selama tiga tahun pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar tak mengalokasikan anggaran pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Pasalnya, selama tiga tahun terakhir alokasi anggaran BOSDA untuk pendidikan tidak lagi dikucurkan pemkab.

Anggaran pendidikan dari pemkab sendiri sejatinya dibutuhkan untuk operasional sekolah maupun kelancaran proses pembelajaran siswa. Hal ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, Senin (10/07/2023)

Ia mengutarakan, alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bidang pendidikan sebenarnya bisa dipakai untuk kebutuhan sekolah.

"Bisa untuk infrastruktur, bisa juga uuntuk BOSDA. Jika tiga tahun terakhir tak dianggarkan karena keterbatasan anggaran, maka ke depan harus ada skala prioritas dalam penganggaran. Minimal 20 persen seperti yang diamanatkan UUD 1945," ujar Endang Muryani.

Menurutnya, jika pemerintah berkomitmen memajukan dunia pendidikan, amanat UUD 1945 harus dijalankan. Penganggaran BOSDA untuk dunia pendidikan kembali pada komitmen pemerintah, jika memang menginginkan dunia pendidikan di Karanganyar maju.

"Kenapa kalau untuk proyek proyek dengan anggaran besar bisa dianggarkan, kenapa untuk  bidang pendidikan malahan diabaikan. Sebenarnya ini kembali ke komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan," papar Endang Muryani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo, menyampaikan selama pandemi Covid-19 atau pada 2021 hingga 2023  memang BOSDA untuk pendidikan ditiadakan karena ada refocusing APBD.

"Terbatasnya anggaran APBD untuk Covid-19, alhasil hampir tiga tahun terakhir berimbas tidak dianggarkannya BOSDA untuk pendidikan," kata dia. (joe)

(and_)