KARANGANYAR, solotrust.com - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) pada 2024 ini akan menaikkan setoran kas daerah ke pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.
Dirut PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono, mengungkapkan BDK menyetor Rp2,83 miliar dari laba yang dihasilkan. Target sebesar Rp2,9 miliar tahun ini optimistis akan bisa dicapai dan mampu menyetor di atas Rp3 miliar.
"Dalam pencapaian target kas daerah ini kami sangat optimistis mencapainya karena kinerja BDK semakin terpercaya dan memperoleh kepercayaan dari nasabah. Kami optimistis target tercapai," kata Haryono ditemui di kantornya, Jumat (02/02/2024).
Pada Januari ini, pihaknya mendapatkan hadiah dengan tampil di nominator penghargaan Top BUMD dari majalah Top Bussines, Jakarta. Penghargaan yang sudah diraih sejak enam tahun terakhir sebagai bukti pengelolaan BDK ada di track lurus.
Penghargaan itu cukup bergengsi, diberikan oleh lembaga yang memberikan perhatian terhadap perkembangan perbankan. Dalam menyoroti kinerja perusahaan, penilaian ini tidak hanya BDK, namun seluruh bank di Tanah Air.
"Penghargaan itu menjadikan BDK semakin percaya diri. Pengujinya tidak hanya ahli perbankan dan ekonomi, namun juga kebijakan publik dan poliutik serta perimbangan keuangan,".papar Haryono.
Saat ini kinerja BDK terus mengalami peningkatan. Target kinerja selalu tercapai sebelum Oktober.
Loan to deposit ratio(LDR) bank yang selalu di bawah lima persen menjadi indikasi semua kredit yang diberikan hampir semua kembali lancar.
Sebanyak 68 persen kredit merupakan kredit modal kerja dan investasi, sedangkan kredit konsumtif hanya 32 persen. Artinya keberadaan BDK menjadi sarana geliat ekonomi di Karanganyar meningkat.
"Laba BDK dari Rp6,8 miliar naik menjadi Rp7,6 miliar pada 2023. Laba memang kami berprinsip jangan terlalu besar sebab laba besar biasanya identik dengan bunga tinggi. BDK tidak ingin seperti itu, namun disesuaikan modal dasar dari Pemkab Karanganya yang Rp44 miliar dan akan menjadi Rp50 miliar tahun ini," urai Haryono.
BDK berkomitmen memajukan ekonomi daerah dengan memberikan pendampingan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengambil kredit. Survei untuk pengambil kredit paling lama sebulan sama dengan survei pemantauan pascakredit sebulan setelah turun untuk memastikan kinerja UMKM pengambil kredit membaik. Jika tidak, BDK secepatnya memberikan pendampingan.
"BDK juga dipercaya mengelola dana desa dan alokasi dana desa untuk mempermudah desa membangun. Bukan itu saja, kami juga menyediakan kredit perangkat desa yang tahun lalu mencapai Rp55 miliar," tukas Haryono. (joe)
(and_)
