JAKARTA, solotrust.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah sejumlah sinyalemen tak bisa dipertanggungjawabkan terkait anggaran penanganan dampak gempabumi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelumnya sempat mengemuka, pemerintah hanya menganggarkan Rp38 miliar, padahal sejatinya Rp4 triliun lebih.
“Anggarannya Rp4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp4 triliun lebih,” tegas Seskab kepada wartawan, usai menghadiri acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/08/2018).
Pramono Anung mengambil contoh, untuk mengganti kerusakan rumah saja, berapapun rumah itu, dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni berat, sedang dan ringan, nilainya mencapai Rp50 juta, Rp25 juta dan Rp10 juta.
“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp38 miliar, pihak yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucapnya, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Kendati mengalokasikan anggaran Rp4 triliun lebih, Seskab memastikan jumlah itu bisa ditambah karena berapapun kerusakan akan ditangani. Diakuinya, Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan gempa Lombok sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Intinya, Inpres ini, menurut Seskab mengatur bahwa bencana di Lombok penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional.
“Kenapa tidak menjadi bencana nasional, karena kalau bencana nasional, maka orang asing itu bisa masuk seenaknya. Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan gempa Lombok itu sendiri,” tegas Pramono Anung.
(and)
