SOLO, solotrust.com- Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo siap hadapi tuntutan warga Kentingan Baru apabila Pemkot Surakarta dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Silakan tidak apa-apa dilaporkan, Pemkot hanya memfasilitatori kok, tidak ada kaitan dengan maladministrasi, kecuali kalau Pemkot lakukan eksekusi sendiri, baru maldministrasi," ujar Rudy kepada solotrust.com tidak lama setelah adanya ancaman dari kuasa hukum warga usai eksekusi pengukuran tanah.

Rudy mengakui adanya laporan dari pemilik lahan dan ia berpendapat bahwa kehadiran Satpol PP di lokasi sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) ialah untuk memonitor pelaksanaan pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta.

"Pemerintah hadir untuk menjembatani laporan dari pemilik sertifikat, kita disposisi ke Satpol PP sebagai penegak Perda untuk jadi mediator bukan eksekutor, jadi sesuai dengan kewenangannya. Satpol PP hanya mendampingi ketika pengukuran saja, agar kalau ada keributan bisa melerai, Tetapi kalau masalah tanah kita tidak ikut-ikut,” tegas dia.

Wali Kota geram pemerintah selalu dikaitkan dengan tindak maladministrasi. Pihaknya justru mendorong apabila pihak kuasa hukum warga Kentingan Baru mengambil langkah untuk melaporkan kasus ini ke Ombudsman dan upaya hukum ke Pengadilan.

Ia menyebut, penghuni sebenarnya tidak punya hak secara hukum untuk menempati. Dan sudah diputuskan melalui sidang.

 “Saya malah dorong kalau mau bicara hukum di Pengadilan. Kita ini selalu saja dituduh maladministrasi. Tapi kalau Ombudsman menyatakan tidak ada maladministrasi bisa kita tuntut balik, kita tidak bisa tolerir, Pemkot hanya memfasilitatori, malah dituduh maladminiatrasi, jangan disangkut-pautkan,” tandasnya.

Rudy berujar, sudah memfasilitatori dan mediasi polemik tanah di Kentingan Baru sejak dirinya menjabat menjadi Wakil Wali Kota Surakarta.

"Kloter pertama sudah selesai tapi sebagian balik lagi, justru yang di Randusari bisa dikatakan baik ekonominya," ucap dia. (adr)

(wd)