SOLO, solotrust.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi dan Keanggotaan Anindya Novyan Bakrie meminta pemerintah mengevaluasi relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Hal itu disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Alila Solo.

Rapimnas yang digelar selama tiga hari pada 26-28 November bertema “Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Anindya menilai, Rapimnas kali ini menarik karena tema tentang relaksasi DNI hangat dibicarakan sejak pekan lalu. "Suara kami cukup lantang agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut," katanya saat jumpa pers di Hotel Alila Solo, Selasa (27/11/2018).

Ia mengingatkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan banyak kebijakan yang seharusnya mendukung. Bahkan meski tema Rapimnas Kadin 2018 bicara soal ekspor dan investasi, ia mengatakan UMKM tetap bisa mendapat perhatian cukup besar.

Menurutnya, big plan Kadin sebagai mitra pemerintah dan big plan pemerintah harus bisa sejalan. Oleh sebab itu, kurangnya komunikasi bisa menimbulkan salah tafsir, yang dikhawatirkan berdampak ke masyarakat.

"Semoga masukan dari Kadin bisa berdampak baik pada perekonomian Indonesia," tuturnya.

Paket Kebijakan Ekonomi XVI mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan DNI.

DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. (Rum)

(way)