SOLO, solotrust.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah selesai menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2018 dengan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dinamika perekonomian di Indonesia.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menerangkan, ada beberapa rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 terutama terkait peningkatan ekspor, pembangunan industri yang berdaya saing, dan pembangunan ekonomi berkeadilan.
"Rumusan rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 selengkapnya akan diserahkan secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo dan kementerian-kementerian terkait," tuturnya, Rabu (28/11/2018).
Rekomendasi untuk meningkatkan ekspor antara lain mendorong para eksportir untuk mengekspor produk-produk olahan yang berasal dari manufacturing industry, melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikan insentif pada para pelaku industri.
Pemerintah diharapkan bisa menjadikan ekspor lebih atraktif. Pemerintah diminta memberikan insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk-produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong, atau mesin-mesin untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor.
Rekomendasi untuk mendorong pembangunan berdaya saing antara lain pembangunan infrastruktur untuk kawasan-kawasan industri perlu diprioritaskan dan difasilitasi dengan berbagai insentif, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri.
"Pemerintah perlu mendorong upaya untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi," kata Rosan.
Kadin juga mendorong pemerintah untuk dapat membentuk lembaga pembiayaan industri, sehingga sektor industri bisa memperoleh pembiayaan yang murah dengan jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri.
Kadin meminta pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih ramah terhadap dunia usaha, dengan menghilangkan berbagai bentuk pungutan bersifat kontraproduktif dan memberatkan dunia usaha. Pemerintah juga perlu lebih mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan TKDN terutama di daerah-daerah.
Kadin juga mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan khususnya dalam kaitan pendidikan dan pelatihan vokasional. Hal itu dimaksudkan agar kualitas SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri.
Rekomendasi Rapimnas soal pembangunan ekonomi berkeadilan antara lain pemerintah diharap dapat mengambil kebijakan afirmatif agar kepemilikan lahan menjadi lebih merata. Caranya dengan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah bawah.
"Pemerintah perlu mendorong kerja sama antarpenguasa lahan besar dengan pelaku menengah bawah melalui sistem anak asuh, inti plasma atau program lainnya," ujarnya.
Sambungnya, Pemerintah perlu mengambil kebijakan afirmatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar, keuangan, teknologi dan inovasi, dan sumber daya manusia kompeten. Pada saat ini akan dapat mendorong lembaga keuangan baik bank maupun nonbank untuk membuka dan memberikan akses keuangan kepada UMKM.
"Pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah untuk lebih memanfaatkan program pemerintah mengenai pemanfaatan e-commerce untuk UMKM," imbuhnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan hanya bisa diciptakan jika kualitas dan kompetensi SDM cukup memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga dalam hubungan ini Pemerintah dan dunia usaha dapat mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja industri yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.
Rapimnas Kadin diadakan di Kota Solo pada 26-28 November 2018, dengan mengangkat tema “Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. (Rum)
(way)
