BOYOLALI, solotrust.com- Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan pembangunan dari pinggiran. Hal tersebut selaras dengan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Oleh karena itu, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk seluruh desa di Indonesia.

Sebagai tindakan dan langkah antisipasi menyalahgunaan dana desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sebuah sistem untuk mengawasi gerak dari dana desa.

Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memperkenalkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) ke beberapa kabupaten di Soloraya. Peserta dari Kabupaten Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali hadir untuk mempelajari aplikasi tersebut di aula Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Salamat Simanullang menerangkan bahwa program pembangunan di Desa dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya pengawasan yang benar.

“BPKP punya perhatian juga agar supaya program pembangunan yang didorong oleh pemerintah ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kami membuat instrumen bagaimana supaya orang yang di desa bisa mempertanggungjawabkan dan mengelola uang yang ada di desa dengan aman,”terangnya, Kamis (1/8/2019). .

Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, Inspektorat sebagai pihak yang melakukan pengawasan di pemerintah kabupaten dapat terbantu karena dana desa dapat terpantau.

“Sekaligus ini juga bisa dipantau semua yang ada di desa. Dalam konteks itu nantinya diawasi oleh Inspektorat. Kita harapkan teman-teman di Inspektorat bisa terbantu dalam melakukan pengawasan,” ujar Salamat.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat, mengapresiasi langkah BPKP dalam pengawasan terhadap dana desa yang dikelola secara mandiri tersebut.

“Maka bagaimana keseriusan kita bersama. Keuangan desa perlu pembenahan keuangan. Segera kumpulkan, berikan pemahaman yang harus dilakukan,” ujar Wabup Said. (Jaka)

(wd)