SOLO, solotrust.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aksi Kamisan menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Slamet Riyadi, Bundaran Gladak, Surakarta, Kamis (19/9/2019) sore.
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan orator dari Aksi Kamisan Solo, Perhimpunan Pers Mahasiswa Solo (PPMS) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyampaikan penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menjadi Undang Undang (UU).
Seperti disampaikan Munawar, selaku Humas Aksi Kamisan, pengesahan revisi UU KPK, otomatis menjadi pukulan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang selama ini bertumpu pada kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK.
"Seperti yang kita tahu, bahwa hari ini rezim Presiden Joko Widodo, mencoba melakukan pelemahan - pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Contohnya, ketika Ketua KPK tidak lagi dipilih dari orang yang murni sebagai pegiat HAM, tetapi justru dari kepolisian," ungkap Munawar kepada wartawan, di sela aksi.
Lebih lanjut, Munawar mengatakan, kewenangan luar biasa KPK yang selama ini dinilai menjadi momok bagi bagi para koruptor, seperti halnya penyadapan pembicaraan terhadap orang - orang yang diduga hendak korupsi hingga melakukan tindakan tangkap tangan, justru kini tak lagi bisa digunakan secara leluasa oleh KPK. Terlebih dengan adanya Dewan Pengawas yang memegang kewenangan dalam menentukan izin kelayakan terkait penyadapan, tentu pula hal ini akan lebih pemperlemah sepak terjang KPK.
"Karena pemberantasan korupsi itu adalah kewajiban negara untuk rakyat, agar tidak ada lagi pencurian - pencurian terhadap uang rakyat. Bahwasanya KPK sendiri merupakan hasil perjuangan demokrasi di Indonesia yang harus kita pertahankan. Tuntutan kami adalah menolak Revisi Undang - Undang yang melemahkan KPK," tandasnya.
Selain berorasi dan membacakan puisi, peserta aksi juga membawa sejumlah poster berwajah Jokowi serta membentangkan spanduk, seperti bertuliskan "Politik Bukan Untuk Yang Buta dan Tuli", "Rest In Piece #RIP KPK", "Reformasi Dikorupsi", "KPK Anak Kandung Reformasi Jangan Dikebiri", "UU KPK Direvisi, Lalu R-KUHP, Terus Apa Lagi?" dan "Jelas Kalau Kami Marah, Kamu Dipercaya Susah". (Kc)
(wd)
